Posted in Uncategorized | Leave a comment

Mandiri Hadapi Krisis Global

Krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) dapat dikatakan menjadi isu internasional terhangat hampir tiga bulan belakangan. Apalagi peristiwa ini terjadi menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan akan jatuh pada 4 November 2008. Stagnasi pertumbuhan ekonomi di AS sebenarnya telah lama diprediksi, namun sedikit yang dapat menebak bahwa krisis keuangan akan parah seperti sekarang. Subprime mortgage, kehancuran Fannie Mae, Freddie Mac, dan kebangkrutan Lehman Brothers yang diikuti oleh pengucuran 700 miliar dollar bailout oleh The Fed merupakan serentetan momentum yang memancing perhatian seantero dunia. Pemerintah AS menjadi pemadam kebakaran setelah sebelumnya membiarkan api menyala liar di Wall Street dan menjalar ke sektor keuangan. Adalah wajar jikalau krisis di AS saat ini menyisakan sejumlah kekhawatiran, sikap pesimistis, bahkan ketakutan dari pemerintah dan investor di sebagian negara. Asia Tenggara, misalnya, masih trauma dengan krisis ekonomi satu decade silam, yang diawali oleh krisis keuangan. Para pelaku pasar sadar sepenuhnya bahwa krisis keuangan di satu negara, apalagi negara adidaya seperti AS dipastikan akan menjalar ke negara lainnya. Praktis bank sentral di hampir seluruh negara memilih untuk menurunkan suku bunga dan ramai-ramai memberikan pinjaman kepada bank dan industri dalam negeri. Ideologi Krisis kali ini tidak hanya menarik dari segi ekonomi praktis namun juga dari sisi ideologi. AS selama ini dikenal menganut kapitalisme dan menyebarkan ideology tersebut ke seluruh dunia dengan berbagai cara. Kapitalisme dibangun oleh lima konsep dasar, yakni perdagangan bebas, privatisasi, deregulasi, pemotongan pajak, dan pemotongan terhadap belanja sosial. Kapitalisme mengharamkan campur tangan pemerintah dalam kebijakan yang menyangkut akumulasi laba, serta meminimalkan proteksi terhadap industri local (dalam negeri). Pajak harus dibebankan sama (flat), baik untuk masyarakat kaya dan miskin. Sementara harga harus ditentukan oleh pasar, termasuk harga tenaga kerja, sehingga tidak ada tempat bagi kebijakan upah minimum. Dukungan internasional terhadap konsep perdagangan bebas diwujudkan dengan membentuk free trade area, misalnya, yang terjadi di Asia Tenggara (AFTA) dan Eropa (EFTA). Sementara itu, privatisasi membuka peluang bagi investor luar negeri untuk memiliki saham perusahaan milik negara. Pendek kata, negara yang menerapkan satu diantara konsep tersebut sebenarnya telah mendukung kapitalisme. Persoalan apakah negara itu diuntungkan atau dirugikan olehnya bergantung dari daya saing ekonomi yang dipengaruhi oleh banyak faktor internal. Siap atau tidak siap, Negara penganut “kapitalisme fanatik” atau “kapitalisme campuran” akan menerima imbas dari krisis keuangan AS. Klein (2007) mengutip pernyataan John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa Great Depression yang terjadi 1929 silam merupakan bukti dari kegagalan laissez-faire, sekaligus menjadi sinyal kuat akan perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian agar distribusi kesejahteraan merata dan untuk menyusun kebijakan yang mengatur perusahaan swasta. Pemerintah Rusia dan “sekutunya” penganut sosialis dan komunis terlihat menikmati situasi saat ini dengan terus memborbardir pernyataan yang memojokkan kapitalisme ala AS. Presiden Ekuador, misalnya, menyatakan bahwa solusi krisis sistem keuangan AS tidak akan bisa selesai dengan menyuntikkan dana 700 miliar dollar kepada bank-bank yang telah bangkrut, namun yang lebih penting lagi adalah Amerika Serikat harus melakukan perubahan fundamental. Meski demikian, langkah pengamanan melalui bank sentral tetap dilakukan oleh Rusia dengan mengucurkan pinjaman 200 miliar dollar AS untuk bank, perusahaan properti, dan energi serta tambahan 37 miliar dollar AS untuk bank-bank utama. Indonesia Sejak Orde Baru negeri ini dibangun atas blue print dari para ekonom lulusan Universitas California, Barkeley, AS, yang mendapat beasiswa dari Ford Foundation pada era tahun 1950-an. Mereka memang tidak menerapkan secara total kapitalisme sebab pemerintah campur tangan dalam mengatur perekonomian terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. Meski demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan asing menjadi pemilik tunggal sumber daya mineral, termasuk minyak. Naomi Klein (2007) dalam bukunya yang fenomenal, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism menggambarkan bahwa saat itu “…It (Indonesia) transformed into one of the most welcoming environments for foreign multinationals in the world”. Ia berpendapat bahwa pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto merupakan shock bagi Indonesia yang kemudian mengubah struktur politik dan ekonomi Indonesia secara fundamental. Krisis AS idealnya dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Rentannya sektor keuangan merupakan konsekuensi ketika uang lebih berfungsi sebagai alat spekulasi yang cenderung meninggalkan sektor riil. Sehingga wajar ketika sebagian masyarakat meragukan validitas pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa krisis keuangan AS akan membuka pilihan kiblat ekonomi dunia, dan pilihan itu akan jatuh ke wilayah Asia terutama Jepang dan China. Ke mana pun ekonomi negeri ini akan dibawa, kita harus mulai berpijak pada fakta bahwa kemandirian yang didasari oleh kekuatan basis industri dalam negeri dapat menopang fundamen ekonomi dengan lebih baik.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ketergantungan Beras dan Ketahanan Pangan

Ketergantungan Beras dan Ketahanan Pangan

 

Sumber: AGRINA, diolah/rdt

Beras memiliki nilai strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyandang predikat sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, beras menjelma menjadi komoditas yang syarat utama bagi masyarakat Indonesia dalam melakukan berbagai aktivitas. Kurang lebih 95 persen masyarakat Indonesia  mengkonsumsi beras yang mengartikan bahwa masyarakat Indonesia sangat tergantung dengan ketersediaan beras.

 

Sumber: Thomas Malthus dalam Essay on the Principles of Population, diolah/rdt

Ketersediaan beras di berbagai tempat yang menjadikannya sebagai makanan pokok merupakan problematika yang sudah diperkirakan sejak dahulu. Thomas Malthus (1798) member peringataan berkenaan dengan ketersediaan pangan. Malthus mengatakan bahwa jumlah manusia akan meningkat secara eksponensial, sedangkan usaha pertambahan persediaan pangan hanya dapat meningkat secara aritmatika, sehingga akan terjadi sebuah kondisi dimana dunia akan mengalami kekurangan pangan akibat pertambahan ketersediaan pangan yang tidak sebanding dengan pertambahan penduduk. Dengan demikian, dengan tingkat ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap ketersediaan beras tanpa diimbangi dengan peningkatan produktivitas beras, bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami defisit ketersediaan beras yang berujung kepada kelaparan.

 

World Food Program (WFP) menyatakan bahwa akibat melejitnya harga pangan dunia, sekitar 100 juta orang di tiap benua terancam kelaparan. Badan PBB ini menyebut krisis pangan tersebut sebagai ‘the silent tsunami, petaka yang melanda diam-diam.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sejarah Partai Politik di Dunia dan di Indonesia


Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini partai politik berperan sebagai penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di lain pihak. Maka dalam perkembangannya kemudian partai politik dianggap sebagai menifestasi dari suatu sistem politik yang demokratis, yang mewakili aspirasi rakyatPada permulaannya peranan partai politik di negara-negara Barat bersifat elitis dan aristokratis, dalam arti terutama mempertahankan kepentingan golongan bangsawan terhadap tuntutan raja, namun dalam perkembangannya kemudian peranan tersebut meluas dan berkembang ke segenap lapisan masyarakat. Hal ini antara lain disebabkan oleh perlunya dukungan yang menyebar dan merata dari semua golongan masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran dari peranan yang bersifat elitis ke peranan yang meluas dan populis.

Perkembangan selanjutnya adalah dari Barat, partai politik mempengaruhi dan berkembang di negara-negara baru, yaitu di Asia dan Afrika. Partai politik di negara-negara jajahan sering berperan sebagai pemersatu aspirasi rakyat dan penggerak ke arah persatuan nasional yang bertujuan mencapai kemerdekaan. Hal ini terjadi di Indonesia (waktu itu masih Hindia Belanda) serta India. Dan dalam perkembanganya akhir-akhir ini partai politik umumnya diterima sebagai suatu lembaga penting terutama di negara-negara yang berdasarkan demokrasi konstitusional, yaitu sebagai kelengkapan sistem demokrasi suatu negara.

Di Indonesia

Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.

Masa penjajahan Belanda.

Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda). Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islami) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Masa pendudukan Jepang

Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Masa Merdeka (mulai 1945).

Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia. Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pemilu 1955 memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik. Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya. Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula. Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI. Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru dan partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973 terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmus

SEJARAH PARTAI POLITIK DI INDONESIA

Sejarah Partai Politik di Indonesia

Me-review tentang sejarah parpol di Indonesia dari sejak dulu kala hingga saat sekarang memang penuh liku-liku dan menarik. Tapi yang jelas, sejarah parpol di Indonesia sangat panjang dan menarik untuk kita telusuri. Saya mencoba mereview artikel dari Ningsih yang artikelnya saya ambil dari website PKS-jaksel yang berjudul “PARTAI POLITIK DAN SEJARAHNYA”. Dari artikel itu saya dapat ambil beberapa point penting dari sejarah partai politik di Indonesia. Yang menarik adalah perkembangan dari sebuah organisasi pergerakan nasional yang berubah menjadi partai politik. Dalam artikel tersebut, penulis membagi sejarah parpol di Indonesia menjadi tiga jaman. Yaitu jaman penjajahan Belanda, Jepang serta jaman kemerdekaan. Pada tahun 1908 berdirilah organisasi pergerakan nasional yang ekslusif untuk priyayi yang dikenal sebagai Boedi Oetomo. Yang menjadi embrio pergerakan organisasi lain. Puncaknya antara tahun 1921-1937, bermunculanlah beberapa organisasi-organisasi kemerdekaan. Taruhlah misalnya organisasi Indische Partij (Desember 1912) – partai modern pertama yang tegas memperjuangkan Hindia bagi orang Hindia”, ISDV (Indische Sosial Democratishe Vereninging, Mei 1914), Indische Katholike Partij (November 1918), PKI (Mei 1920), PNI (Juli 1924), Partai Indonesia (April 1931), Partai Rakyat Indonesia (September 1930), Parindra (Januari 1931), dan Gerindo (Mei 1937).

Beberapa organisasi tersebut adalah organisasi yang berasal dari macam-macam ideology misal Islam, sekuler, nasionalis, dan bahkan ada yang berasasakan komunis. Kemunculan ideologi sebagai nilai modern dalam perjuangan mewujudkan Indonesia merdeka yang mendapatkan wadahnya dalam bentuk partai, sangat penting untuk dipahami. Di satu sisi ia menegaskan Indonesia sebagai sebuah bangsa yang sangat majemuk, tapi di sisi yang menunjukan keberagaman kekuatan yang memfasilitasi terwujudnya Indonesia merdeka. Pelajaran penting yang dapat dipetik adalah bahwa Indonesia tidak pernah dibangun di atas satu fondasi atau kaki ideologi yang tunggal. Indonesia membutuhkan sinergi dari berbagai kekuatan yang ada untuk bisa mewujudkan kemerdekaannya. Dalam konteks ini, tulisan awal Bung Karno yang coba “mendamaikan” tiga ideologi besar, yakni Islam, Marxisme dan Nasionalisme merupakan pekerjaan intelektual dan politik yang sangat berharga. Pada 1939 dibentuklah dewan rakyat (Volskraad)-badan bentukan Belanda- yang merupakan badan seperti DPR. Partai/organisasi politik masa itu banyak yang bergabung dalam dewan rakyat, dalam dewan rakyat itu sendiri juga terbentuk beberapa macam fraksi yang merupakan koalisi beberapa partai seperi Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Juga ada juga gabungan partai diluar dewan rakyat seperti GAPI, MIAI, dan MRI. Pada masa penjajahan Jepang, gerakan partai politik di Indonesia di-disable oleh pemerintah Jepang, hanya Masyumi saja yang boleh beredar di masyarakat.

Selanjutnya pada masa setelah proklamasi antara tahun 1945, setelah dikeluarkanya maklumat no X tanggal 16 Oktober 1945 oleh Moh. Hatta selaku wakil presiden RI, maka bermunculanlah banyak partai di Indonesia. Inilah multi partai system pertama di Indonesia setalah proklamasi. Masa parlementerisme di Indonesia marak pada tahun 1950-1959 yang menjadi titik kejayaan parpol di Indonesia. Munculnya empat partai besar antara lain PNI, Masyumi, NU,dan PKI. Tapi karena banyaknya partai politik pada masa perlementer inilah, cabinet berjalan tidak mulus. Pembangunan yang gagal dan cabinet yang sering berganti-ganti mengakibatkan pada 5 Juli 1959, presiden mengeluarkan dekrit yang mengakhiri masa parlementer di Indonesia. Dekrit ini merupakan jalan keluar dari kemelut di Konstituante yang gagal mencapai kata sepakat mengenai Dasar Negara. Konstituante adalah hasil pemilu 1955 yang oleh banyak kalangan disebutkan sebagai pemilu paling demokratis. Hasil Pemilu 1955 melahirkan konfigurasi ideologis antara pendukung Pancasila sebagai dasar negara dan Islam sebagai dasar negara. Dari 544 anggota Konstituante yang berasal dari 34 Parpol, pendukung Pancasila adalah 274, Islam 230, dan pendukung gagasan ideologi “sosial-ekonomi” 10. Di samping sebagai respons atas kegagalan Konstituante, Dekrit ini sendiri mencerminkan kekecewaan yang luas mengenai perilaku parpol selama periode Demokrasi Liberal (1945 –1957). Kekecewaan ini terungkap dengan baik dalam tulisan Bung Karno dan Bung Hatta pada tahun-tahun ini. Selepas Dekrit, Bung Karno mulai mengambil langkah-langkah penting ke arah penataan parpol. Pada tahun 1959 dikeluarkan Penpres No. 7 yang mengatur mengenai syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.

Hal ini diikuti oleh keluarnya Penpres No. 13 yang mengatur pengakuan, pengawasan dan pembubaran beberapa partai. PSI dan Masyumi karena keterlibatan sejumlah tokoh utamanya dalam pemberontakan PRRI/Permesta dibubarkan melalui Kepres 128/61. Sementara diberi pengakuan terhadap 8 parpol, masing-masing PNI, NU, Partai Katolik, Partai Indonesia, Murba, PSII, IP-KI dan PKI. Dan melalui Kepres 440/61 diakui Parkindo dan Perti. Sedangkan melalui Kepres 129/61 partai PSSI Abikusno, Partai Rakyat Nasional Bebasa Daeng Lalo, dan Partai Rakyat Nasional Djodi Gondokusumo tidak diakui. Pada 14 April 1961 pemerintah mengeluarkan pengumuman yang hanya mengakui adanya 10 parpol, masing-masing PNI, NU, PKI, PSII, Parkindo, Partai Katolik, Perti, Murba, dan IPKI.             Di antara partai-partai, hanya PKI yang dapat efektif menjalankan fungsinya sebagai parpol selama periode ini karena digunakan Bung Karno sebagai kekuatan penyeimbang AD yang sudah menjadi kekuatan Politik yang utama. Perubahan kepartaian dan diperkenalkannya golongan fungsional diikuti oleh terjadinya perubahan konstelasi politik. Parpol-parpol mengalami masa surut yang serius, sementara parlemen mengalami disfungsi. Perubahan parlemen terpenting terjadi ketika Bung Karno membubarkan parlemen pada 5 Maret 1960 karena adanya penolakan parlemen atas rencana anggaran yang dajukan pemerintah. Hal ini diikuti oleh rencana pendirian DPR-GR yang sesuai dengan konstruksi UUD 45 dimana sebagian anggotanya adalah golongan fungsional. DPR-GR akhirnya dibentuk pada Juli 1960 terlepas dari adanya penentangan sejumlah parpol dan tokoh yang membentuk “liga demokrasi”. Liga ini terdiri dari partai Katolik, Masyumi, PSI dan IPKI yang mendapatkan dukungan dari TNI AD, Bung Hatta, dan sejumlah tokoh NU dan PNI. DPR-GR beranggotakan 263 orang dimana 132nya berasal dari golongan fungsional (7 wakil AD, 7 wakil AU dan AL, 5 polisi dan selebihnya dari organisasi seperti Sobsi, Gerwani, BTI, Sarpubri, Pemuda rakyat, dan sebagainya).

Berakhirnya masa parlementer di Indonesia, juga berarti dimulainya system baru di negara ini, yaitu masa demokrasi terpimpin. Masa ini adalah masa dimana kekuatan presiden sangat kuat, terbukti dengan slogan NASAKOM-nya, Soekarno memperkuat tiga partai sebagai inti dari slogan tersebut. Partai itu adalah NU, PNI dan PKI. Yang paling menonjol adalah PKI yang menguasai mayoritas suara rakyat Indonesia kala itu. Tapi akhirnya setelah G/30/S/PKI, PKI dicap sebagai partai terlarang, karena mencoba mengambil alih pemerintahan. Tapi kudeta yang dilakukan PKI diredam oleh Soeharto yang kala itu mendapat mandat berupa supersemar untuk menumpas PKI dan kroni-kroninya.

Setelah Soeharto mendapat jabatan sebagai presiden RI dengan mengeser Soekarno, maka dimulailah masa orde baru yang dipimpinnya. Jaman itu memunculkan organisasi non-partai yang bernama Golongan Karya, yang lebih mengejutkan lagi pada pemilu 1971, Golkar mendapat suara terbanyak mengalahkan NU, Parmusi, dan PNI. Tahun 1973 mulailah Indonesia menyederhanakan parpol menjadi tiga, yaitu dua parpol dan satu golongan. Parpol yang berideologi Islam dikumpulakn menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), partai beraliran nasionalis dan beberapa partai non-islam dijadikan satu menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sedangkan satu golongan sisa adalah Golkar yang merupakan penyokong Soeharto dalam menguasai Indonesia.

Tahun 1998, setelah gelombang reformasi terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Soeharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia. Tidak hanya lima atau 10 partai saja, tetapi karena aspirasi rakyat yang beragam dan ideology yang berbeda maka sejak tahun 2004 peserta pemilu bak jamur di musim hujan, alias munculnya tak terbendung. Inilah gambaran euphoria demokrasi Indonesia yang dulu sangat dikekang, lalu tiba-tiba dilepaskan begitu saja, mengakibatkan pluralitas partai yang luar biasa macamnya.

Sejarah Partai Politik di Indonesia

Pada tahun 1939 di Hindia Belanda telah terdapat beberapa fraksi dalam volksraad yaitu Fraksi Nasional, Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi-Putera, dan Indonesische Nationale Groep. Sedangkan di luar volksraad ada usaha untuk mengadakan gabungan dari Partai-Partai Politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan nasional yang disebut Komite Rakyat Indonesia (K.R.I). Di dalam K.R.I terdapat Gabungan Politik Indonesia (GAPI), Majelisul Islami A’laa Indonesia (MIAI) dan Majelis Rakyat Indonesia (MRI). Fraksi-fraksi tersebut di atas adalah merupakan partai politik – partai politik yang pertama kali terbentuk di Indonesia.
Selama Jepang berkuasa di Indonesia, kegiatan Partai Politik dilarang, kecuali untuk golongan Islam yang membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI).
Setelah merdeka, Indonesia menganut sistem Multi Partai sehingga terbentuk banyak sekali PArtai Politik. Memasuki masa Orde Baru (1965 – 1998), Partai Politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Di masa Reformasi, Indonesia kembali menganut sistem multi partai.
Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Partai Politik di Indonesia sejak masa merdeka adalah:
1. Maklumat X Wakil Presiden Muhammad Hatta (1955)
2. Undang-Undang Nomor 7 Pnps Tahun 1959 tentang Syarat-Syarat dan Penyederhanaan Kepartaian
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai-Partai
4. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (berlaku saat ini)

Sejarah Partai Politik Dulu, Sekarang dan yang akan Datang


a. Pemilu 1955

Pemilihan Umum 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia clan diadakan pada tahun 1955. Pemilu ini sering dikatakan sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu ini bertujuan untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante yang akan membentuk UUD baru. Ada 260 kursi DPR dan 520 kursi ditambah 14 wakil golongan minoritas untuk konstituante yang diperebutkan. Pemilu yang dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo dilangsungkan dalam dua tahap yaitu tahap pertama pada 29 September 1955 yang diikuti 29 partai untuk memilih anggota DPR dan tahap kedua pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Lima besar pemilu ini adalah Partai Nasional Indonesia 57 kursi DPR dan 119 kursi Konstituante, Masyumi 57 kursi DPR dan 112 kursi Konstituante, Nahdlatul Ulama 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante, dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi DPR dan 80 kursi Konstituante. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan lima tahun berikutnya karena berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan Konstituante serta pembubaran DPR hasil Pemilu 1955 pada 4 Juni 1960 yang digantikan oleh DPR-Gotong Royong dan MPRS yang anggotanya diangkat Presiden Soekarno.

b. Pemilu Orde Baru tahun 1971-1977

Selama masa Orde Baru, pemilu berlangsung sebanyak enam kali dari 1971 hingga 1997. Pemilu 1971 diseienggarakan pada 5 Juli 1971 dengan peserta 10 partai politik dan merupakan pemilu pertama setelah berdirinya orde baru. Pemilu ini bertujuan memilih anggota DPR serta anggota DPRD tingkat I Propinsi dan tingkat II Kabupaten/Kota se-Indonesia. Untuk Propinsi Irian Jaya, ini rnerupakan pemilu pertama bagi mereka setelah bergabung dengan Indonesia pada 1963. Lima besar dalam Pemilu ini adalah Golongan Karya, Nahdlatul Ulama, Parmusi, Partai Nasional Indonesia, clan Partai Syarikat Islam Indonesia.

Pemilu 1977 diawali dengan fusi (penggabungan) partai-partai politik melalui UU Nomor 3 Tahun 1975 yang menghasilkan dua partai politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrasi Indonesia) dan satu Golongan Karya. Selama pemilu Orde Baru berikutnya hingga 1998, pemilu hanya diikuti oleh tiga partai ini. Pemilu 1977 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 2 Mei 1977 untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I da.n II. Pemilu ini dunenangkan oleh Golongan Karya. Pemilihan umum pada 1982, 1987, dan 1992 diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I dan ILKetiga pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya.

Pemilu 1997 diselenggarakan pada 29 Mei 1997 untuk memilih anggota DPR dan DPRD tingkat I dan II. Pemilu ini dimenangkan oleh Golongan Karya. Pemilu ini merupakan pemilu terakhir pada masa Orde Baru.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Dilema Kota jakarta

Kota jakarta adalah ibu kota negara indonesia.Yang kemajuannya cukup pesat dalam berbagai hal,pembangunan,perindustrian,perdagangan,bisnis,dan sbagainya.Sebagai ibu kota negara,yang sangat cepat pertumbuhan modernisasinya,maka jakarta menjadi kota besar yang sangat maju.Berbagai gedung pencakar langit tumbuh bak jamur di musim penghujan,jalan” tol bebas hambatan dalam kota menjadi prioritas utama biar bisa menjadi solusi kemacetan di ibu kota pun di bangun,Pusat bisnis,pusat belanja/mal,sarana pendidikan,sarana kesehatan,tempat tempat wisata kota,perumahan” mewah,real estate,apartemen,hotel,diskotik,cafe,bar,sarana tempat ibadah,sarana olah raga,restaurant dll terus tumbuh bagai jamur di musim penghujan.
Karena jakarta menjadi kota besar yang sangat maju di berbagai sektor,maka jakarta pun menjadi kota impian untuk masyarakat” daerah dan menjadi tujuan untuk menggapai mimpi.Makanya selain kota besar,jakarta juga menjadi kota urbanisasi terbesar di indonesia.Hampir setiap tahun kenaikan urbanisasi terus meningkat 30%,luar biasa.Ini sangat merepotkan pemerintahan kota jakarta untuk mengatur hal ini.Dan ini menjadi masalah yang mewarnai kota jakarta,banyaknya pengangguran,banyaknya warga miskin,banyaknya kejahatan,banyaknya penindasan menjadi penyakit di masyarakat jakarta saat ini.
Jakarta saat ini menjadi kota yang sangat besar,kota yang maju..Tapi di balik kemajuan kota jakarta,di balik bangunan” mewah,di balik perindustrian dan peluang usaha yang ada.Tapi banyak warga asli jakarta yang terusir,terlupakan dan tertindas.Contohnya dengan semakin hilangnya kampung” masyarakat betawi dan budayanya.Di saat warga” daerah terus berlomba dan mengharapkan mimpinya di jakarta tapi malah sebaliknya warga betawi/warga asli jakarta terusir dan tersisih dari kampung halamannya,mereka pindah ke pinggiran” kota..Sungguh ironis..
Hal ini bukan kesalahan dari masyarakat daerah yang urbanisasi ke jakarta tapi ini di karenakan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat untuk meratakan pembangunan di semua daerah,sehingga bnyaknya warga daerah yang tidak ada pekerjaan di kampungnya memilih untuk merantau ke jakarta biar mendapatkan kehidupan yang layak.

Jakarta saat ini banyak masalah yang harus di perbaiki..Dari masalah macet sampai masalah banjir..Ini merupakan momok mengerikan bagi pemerintahan jakarta.Ke 2 hal tsb harus sangat serius di tangani,biar masyarakat jakarta saat ini tidak slalu di hadapkan dengan kemacetan dan banjir.
Masyarakat jakarta saat ini menuntut pemerintah kota untuk melakukan penanggulangan untuk kedua masalah besar itu.Tapi sampai saat ini langkah” yang telah di lakukan pemerintah kota masih belum bisa memberikan rakyat jakarta tersenyum.
Nah di 2012 nanti mudah”an pilkada untuk kota jakarta bisa d gelar dan masyarakat jakarta mampu memilih dan melahirkan pemimpin yang mampu menangani semua masalah di jakarta..Jangan melahirkan pemimpin yang hanya bisa ber janji palsu aja..Seperti yang sudah”..
Mungkin perebutan kursi jabatan gubernur akan menjadi kursi terpanas di tahun 2012 nanti,dari cagub partai dan independent udah mulai berbenah mulai sekarang.Tapi sudah sekian lama kota jakarta sudah di pimpin oleh orang” dari partai,tapi tidak tau di tahun 2012 nanti.Karena masyarakat indonesia saat ini sudah banyak yang tidak percaya lagi sama partai politik,karena salah dari partai politik itu sendiri terlalu banyak mengecewakan rakyat.Mungkin cagub dan cawagub dari jalur independent saat ini lebih tepat menjadi pilihan masyarakat,karena cagub yang berasal dari independent bisa lebih menjamin mensejahterakan rakyat di bnding dari partai yang biasa hanya mementingkan golongan..
Tapi entahlah hanya warga jakarta nanti yang menentukan,semoga warga jakarta bisa memilih cagub di pilkada 2012 nanti yang benar” pilihan yang tepat,yang bisa menjadi pelayan untuk masyarakat.Bukan memilih karena uang suap atau janji” palsu para elite politik.Bila jakarta pengen sejahtera.

 

Jakarta, Kompas – Masyarakat miskin perkotaan menyumbang pertambahan penduduk di Indonesia. Hasil penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menunjukkan, jumlah anak yang dimiliki keluarga miskin perkotaan 3-6 anak.

Riset Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilakukan di tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Tengah (14,33 persen) yang mewakili wilayah Jawa-Bali, Nusa Tenggara Barat (28,16 persen), dan Gorontalo (6,29 persen) yang mewakili luar Jawa-Bali. ”Bahkan, ada satu keluarga punya 10 anak,” kata Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Julianto Witjaksono pada diskusi rutin di kantor BKKBN Jakarta, Rabu (28/3).

Kualitas anak-anak dari penduduk miskin perkotaan rendah. Di NTB, banyak anak tidak tamat sekolah dasar. Mereka bekerja sebagai buruh bangunan dan pekerjaan serabutan lain.

Orangtua yang miskin membuat anak-anaknya sulit mengakses pendidikan dan kebutuhan dasar lain. ”Salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan Program Keluarga Berencana,” kata Kepala BKKBN Sugiri Syarif di sela-sela diskusi.

Dengan jumlah anak lebih sedikit, orangtua lebih mudah membiayai pendidikannya. Untuk keluarga miskin, BKKBN menyediakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Mereka yang ikut KB mendapatkan pinjaman modal bergulir untuk membuka usaha.
Kendala program KB bagi masyarakat miskin perkotaan adalah berkurangnya pemahaman.
”Mereka punya keyakinan, anak adalah rezeki dan investasi masa depan orangtua,” kata Sugiri.

VIVAnews – Pada umumnya, orang akan berpikir dua kali untuk berkunjung ke tempat kumuh, apalagi untuk tujuan wisata. Namun tidak demikian halnya dengan sejumlah wisatawan dari Amerika. Keluarga kecil ini sengaja datang ke pemukiman kumuh di Jakarta untuk melihat sisi lain dari Indonesia.

Alex, turis asal Boston itu menganggap kunjungan ini unik, menarik dan menghargai perjuangan kaum pinggiran, sebab orang-orang itu terlihat bahagia meski serba kekurangan.

Para turis mengunjungi sejumlah tempat pemukiman kumuh yang ada di sekitar pasar ikan, Luar Batang, Jakarta Utara. Mereka tidak hanya sekadar berkunjung, tapi juga berinteraksi bahkan berbincang-bincang dengan warga setempat. Lihat videonya di sini

Di kawasan Luar Batang memang banyak berdiri rumah semi permanen yang dihuni ratusan orang dengan berbagai pekerjaan, seperti kuli, buruh, nelayan hingga ibu rumah tangga.

Sejumlah warga, terutama anak-anak nampak antusias dengan kehadiran turis-turis ini sehingga mereka asyik bernyanyi bersama. 

Pendiri Jakarta Hidden Tour, Ronny Poluan, mengatakan  paket wisata ini merupakan satu perjalanan budaya atau sosial kemanusiaan supaya orang bisa melihat Jakarta secara luas dan apa yang sesungguhnya ada di Ibukota. “Kami ingin menawarkan sesuatu yang berbeda dan mengangkat realitas dan sisi lain Jakarta,” ucapnya.

TINGKAT KEMISKINAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2011

 

1.  Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2010-Maret 2011

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2010-Maret 2011, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,34 persen, yaitu dari Rp 331.169 per kapita per bulan pada Maret 2010 menjadi Rp  355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode Maret 2010 – Maret 2011, sumbangan GKM terhadap GK tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 64,46 persen.

Perubahan GK ini disebabkan kenaikan laju inflasi tahunan dari 3,49 persen pada bulan Maret 2010 menjadi 5,95 persen pada Maret 2011. Apabila dilihat perkomoditi, laju inflasi tahunan komoditi bahan makanan pada Maret 2011 adalah yang terbesar yaitu 11,96 persen diikuti oleh komoditi sandang sebesar 8,83 persen.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2011, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 27,06 persen. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter (13,48 persen), telur ayam ras (6,39 persen),  daging ayam ras (6,06 persen), mie instan (4,20 persen), tempe (3,22 persen), susu kental manis (3,16 persen) dan cabai merah (2,94 persen).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Non-Makanan yaitu 36,31 persen. Biaya angkutan, pendidikan dan listrik mempunyai pengaruh yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 13,74 persen; 10,40 persen dan 10,36 persen.

 

2.  Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2010-Maret 2011

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2011 sebesar 363,42 ribu orang (3,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 sebesar 312,18 ribu orang (3,48 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 51,24  ribu. 

 

 

 

3.  Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2010-Maret 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami sedikit peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,45 pada keadaan 2010 menjadi 0,60 pada keadaaan 2011. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,11 menjadi 0,15 pada periode yang sama (Tabel 2). Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menurun dan sedikit menjauhi garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga relatif stabil meskipun ada sedikit perubahan.

 

 

 

4.  Penjelasan Teknis dan Sumber Data

 a.  Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic  needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi  untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan  pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk  miskin terhadap total penduduk.

 

 b.  Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu  Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis  Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan, kecuali untuk DKI Jakarta yang  seluruh wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata  pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

 

 c.  Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang  disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52  jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah- buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

 

 d.  Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,  pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di  perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

 

 e.  Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS  (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2011. Jumlah sampel Susenas di DKI  Jakarta 3.072 rumah tangga sehingga data kemiskinan dapat disajikan hingga tingkat provinsi. Sebagai informasi  tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk  memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

 

AKARTA, KOMPAS.com — Keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekan angka kemiskinan selama empat tahun berturut-turut ternyata terpatahkan pada tahun 2011 ini. Angka kemiskinan kembali meningkat kembali menjadi 363.000 orang dari total penduduk Jakarta yang saat ini mencapai 9,61 juta jiwa.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan bahwa pada tahun 2011 ini angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 3,75 persen atau menjadi 363.000 orang dari jumlah angka kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 312.000 orang.

“Memang pada tahun ini angka kemiskinan kembali meningkat. Tapi, kami akan terus berupaya untuk menekan angka tersebut,” kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 405.000 orang dan turun menjadi 379.000 orang pada tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 kembali turun ke angka 323.000 dan terus menurun pada tahun 2010 menjadi 312.000 orang.

Menurut dia, angka kemiskinan di Jakarta kembali meningkat karena didorong oleh peningkatan harga bahan kebutuhan pokok yang kian melambung. Meningkatnya angka kemiskinan ini juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka kriminalitas di Ibu Kota.

“Peningkatan harga kebutuhan pokok ini mengakibatkan naiknya angka kemiskinan di Jakarta. Untuk tahun depan, diharapkan tidak naik lagi,” tuturnya.

 

   a.        Penyebaran penduduk

Luas Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya adalahi 592,3         km2. Dalam tahun 1971 penduduknya berjumlah 4.576.009            jiwa dengan kepadatan rata-rata 7.726 orang per km2, maka          DKI Jaya merupakan daerah yang terpadat di Indonesia. Ang­-         ka kenaikan penduduk rata-rata 5,8% per tahun, yaitu pertam­bahan  karena kelahiran  2,5%  dan  karena  urbanisasi 3,3%.

Pada umumnya penduduk tersebar secara merata, namun demikian Jakarta Pusat merupakan wilayah terpadat dengan angka kepadatan rata-rata 21.545 orang per km2, kemudian wilayah Jakarta Selatan 7.770 orang per km2.

Dari seluruh jumlah penduduk, 66,5% merupakan angkatan kerja, sedangkan dari seluruh angkatan kerja, hanya 42,5%         yang aktif, dimana 94,6% daripadanya telah bekerja dan sisa-              ­nya sebagai penganggur. Pola kegiatan usaha penduduk terse-       bar pada sektor pertanian 3,8%, sektor industri 9,9% dan jasa 86,3%.

  1. b.   Penyebaran kegiatan perekonomian       Kegiatan perekonomian yang ada

Kegiatan utama penduduk DKI Jakarta adalah di bidang per­dagangan besar, kecil dan jasa-jasa, kemudian kegiatan                   di bidang industri termasuk listrik, gas dan air, dan hanya sebagian kecil yang bekerja pada sektor pertanian.

Industri yang ada terutama ialah industri manufacturing          yang bergerak di bidang bahan makanan dan minuman, tekstil, percetakan dan penerbitan, kayu dan alat rumah tangga, ba­-        rang-barang dari karet, kimia, barang logam dan industri asembling.

 

Sebagian besar industri berat berlokasi di Pulogadung         industri ringan di Pluit, Ancol dan Cengkareng, industri perta-nian di Gandaria Selatan, dan jasa pergudangan di Tanjung       Priok.

Sektor pertanian terutama sektor perikanan laut/darat ter­-                 dapat di teluk Jakarta dan empang dekat pantai, peternakan           dn hortikultura di daerah pinggiran kota terutama di keca-                   ­matan Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Mam-       pang Prapatan, Pasar Rebo, Kramat Jati. Sektor pertanian              ini diusahakan dengan cara lama, yang semakin lama semakin terdesak dengan perkembangan-perkembangan industri dan perumahan. Namun demikian bila diusahakan secara intensif, akan dapat memenuhi sebagian kebutuhan DKI Jakarta.

Selain kegiatan di bidang perekonomian, Jakarta merupakan pusat kegiatan pemerintah, kegiatan diplomatik dan pusat kegiatan kebudayaan.

 

Potensi daerah

Sekalipun DKI Jaya tidak memiliki potensi alam yang cukup berarti, namun sebagai pusat pemerintahan, mempunyai sarana fisik maupun administrasi yang paling baik untuk berkembang­nya sektor industri, sektor jasa dan perdagangan. Pelabuhan         laut dan udara dengan fasilitasnya yang relatif baik, fasilitas perbankan, dan lain-lain, memungkinkan aktivitas perdagangan berkembang dengan pesat di Jakarta. Dalam pada itu, tersedia­nya tenaga kerja dengan bermacam-macam keahlian dari         jumlah penduduk yang besar, merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi perkembangan kegiatan pembangunan.

 

2. MASALAH

Dengan pesatnya perkembangan kegiatan perekonomian ber­samaan dengan terciptanya lapangan-lapangan kerja baru, telah menarik tenaga kerja dari luar daerah, sehingga menimbulkan masalah urbanisasi.

 

Urbanisasi yang tidak terkendalikan, telah menimbulkan berbagai masalah, antara lain timbulnya ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dan jumlah orang yang men-       cari pekerjaan, dan timbulnya ketidakseimbangan antara kebu­tuhan masyarakat dan sarana yang harus disediakan dalam berbagai bidang (administrasi, sosial, ekonomi dan fisik).

Dengan adanya ketidakseimbangan tersebut, maka timbullah bermacam-macam masalah lain seperti kekurangan ketertiban hidup, keamanan, daerah slum, tuna wisma, kejahatan, kese­hatan, pendidikan, transportasi kota dan sebagainya. Dengan demikian pertambahan penduduk yang pesat merupakan masa­-lah pokok yang sangat mempengaruhi perkembangan DKI            Jaya.

Masalah lain yang dianggap cukup panting untuk ditanggu-            ­langi penyelesaiannya ialah masalah banjir. Pada waktu musim hujan, beberapa daerah masih selalu dilanda banjir.

Dalam pada itu dengan bertambahnya kendaraan dengan      pesat, sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Jaringan         jalan yang ada, tidak mampu lagi menampung arus lalu lintas yang semakin lama semakin padat. Kemudian dari itu, fasilitas kota lainnya, seperti ketenagaan, pergudangan, terminal serta sarana untuk pusat pemasaran bahan makanan, sangat terba-             ­tas sekali.

3. PENGARAHAN PEMBANGUNAN SELAMA REPELI­-                     TA II.

Sektoral

Bila dilihat dari struktur angkatan kerja yang ada, maka         usaha pembangunan akan diarahkan kepada pengembangan         dan peningkatan aktivitas di sektor perdagangan dan jasa, ke­mudian sektor industri terutama industri yang menyerap          tenaga kerja, pemukiman, serta kepariwisataan. Untuk pe-                                                                      ­ngembangan usaha ini, fasilitas pelayanan masyarakat yang meliputi penyempurnaan/perluasan prasarana-prasarana eko­nomi, sosial, fisik dan administrasi akan dilanjutkan dan diting­katkan.

 

4. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN

 

  1. a.         Kebijaksanaan umum

Pertambahan penduduk yang demikian cepat, mengharuskan tersedianya sarana untuk penampungan pertumbuhan pendu-               ­duk tersebut. Penyediaan lapangan kerja, merupakan sasaran utama kebijaksanaan pembangunan di DKI Jakarta Raya.

Sesuai dengan pengarahan di atas, maka untuk peningkatan usaha pembangunan tersebut perlu mendapat dukungan dari sektor-sektor lainnya. Akan diusahakan peningkatan tenaga listrik dan gas untuk kelancaran produksi, peningkatan jaringan telekomunikasi, penyediaan/perencanaan lalu lintas kota, pe­ningkatan prasarana angkutan darat, fasilitas dermaga laut, penyediaan air bersih (air minum) dan penyediaan sarana so-             ­sial lainnya, serta fasilitas kota lainnya, seperti sarana untuk pusat-pusat pemasaran bahan makanan, perdagangan, serta sarana pemukiman baru sebagai ganti perkampungan liar. Langkah ini diharapkan akan dapat menunjang pengembang­-           an daerah DKI Jakarta sebagai daerah perdagangan (niaga             dan jasa), industri dan pariwisata maupun sebagai pusat pe­merintahan.

Dalam pada itu pengendalian penduduk akan dilakukan baik melalui kebijaksanaan nasional yang mengalihkan secara ber­angsur-angsur arus migrasi ke Jakarta, ke daerah sekitarnya             dan kota lain, maupun melalui keluarga berencana dan trans­migrasi.

 

  1. b.         Program

Dalam rangka pembangunan daerah, akan dilakukan kegi-                ­atan sebagai berikut:

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, dapat di­pergunakan untuk memelihara jalan propinsi, dan kegiatan lainnya.

 

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, dapat dipergunakan untuk rehabilitasi jalan dan jembatan, pemba­ngunan pasar dan saluran air (riol), usaha dan kegiatan          lainnya.

Program Bantuan Desa, dapat dipergunakan untuk pemba­ngunan/rehabilitasi prasarana produksi seperti jalan dan jem­batan desa, pasar, pembangunan prasarana sosial seperti balai pengobatan dan madrasah serta kegiatan lainnya.

Program bantuan pendidikan, meliputi kegiatan pengemba-ngan pendidikan dasar dan pembangunan gedung SD beserta perlengkapannya.

Program bantuan kesehatan, meliputi kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan, antara lain dengan pembangunan PUS­KESMAS, BKIA, balai pengobatan, serta usaha pemberantas­-         an penyakit menular.

Di bidang perindustrian, akan dilakukan bimbingan dan pe­nyuluhan guna meningkatkan kemampuan dalam produksi, pembiayaan dan pemasaran. Di samping itu usaha pembangun­-     an wilayah industri akan diteruskan.

Peningkatan tenaga listrik dilakukan melalui kegiatan per­luasan PLTU Muara Karang (2X100 MW), perluasan jaringan distribusi, dan pembangunan PLTG (220 MW).

Usaha peningkatan prasarana perhubungan darat, meliputi pemeliharaan jalan/jembatan, rehabilitasi jalan/jembatan, pe­ningkatan jalan/jembatan, serta pembangunan jalan kurang lebih sepanjang 150 km.

Peningkatan fasilitas pelabuhan laut meliputi kegiatan per­luasan Tanjung Priok, penyempurnaan fasilitas keselamatan pelayaran, serta penyempurnaan/pembangunan pangkalan sa­rana bantuan navigasi laut di Tanjung Priok.

Usaha pengembangan pariwisata meliputi kegiatan pening-katan fasilitas kepariwisataan, termasuk pemugaran Sunda Kelapa dan Betawi Lama.

149

 

Dalam bidang peningkatan prasarana perhubungan udara, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan peningkatan fasilitas         udara Halim Perdanakusumah dengan target B-747 (1974/75)      dan penyempurnaan fasilitas Dipo SAR udara di pelabuhan        udara Halim Perdanakusumah, Berta perencanaan Jakarta International Airport.

Di bidang pengaturan tata ruang meliputi antara lain pene­-        litian pengembangan regional, dan tata agraria.

Usaha pembangunan Mesjid Istiglal, dilanjutkan.

Di bidang pendidikan dan kebudayaan, akan dilakukan          usaha-usaha pengembangan pendidikan lanjutan tingkat per-             ­tama, pengembangan pendidikan lanjutan tingkat atas, pem-              ­binaan sekolah teknik menengah dan kejuruan, sekolah pendidikan guru, dan pengembangan pendidikan tinggi.

Di bidang kesehatan dan keluarga berencana usaha-usaha antara lain perbaikan rumah sakit, meningkatkan usaha penerangan dan motivasi keluarga berencana, merintis dan mengembangkan kurikulum keluarga berencana ke dalam pendidikan universitas/akademi, mendidik tenaga-tenaga ke-luarga berencana, meningkatkan pelayanan terhadap akseptor keluarga berencana, dan mengembangkan klinik keluarga berencana.

Di bidang perumahan rakyat meliputi kegiatan penyediaan tanah matang untuk membangun perumahan, perbaikan kam-              ­pung dan pembangunan rumah sederhana.

Usaha penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan me­liputi kegiatan peningkatan kapasitas penyediaan dan perlu-               ­asan jaringan distribusi air minum, dan peningkatan assai-                       ­nering.

Usaha pengembangan siaran radio, perluasan jangkauan         siaran TVRI yang mencakup pulau Jawa, akan dilanjutkan.

Dalam pada itu, usaha-usaha pencegahan banjir akan di­tingkatkan.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Negara Tanpa Perahu Kepentingan Orang-orang Sinting

 

Esensi negara demokrasi adalah bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan bukannya di tangan seorang pemimpin (monarchie) atau di tangan sekelompok orang (oligarchie).

Sedangkan pemerintah sebagai salah satu unsur negara dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, demikianlah kata-kata dari Abraham Lincoln, Presiden AS, ke 16 dari Partai Republik dalam pidato pembukaan Makam Pahlawan di Gettysburg (1863), yang antara lain berbunyi….. and that government of the people, by the people, and for the people, shall not perish from the earth.

Di samping membentuk pemerintah (badan eksekutif), rakyat juga membentuk badan legislatif melalui Pemilu, sebagai perumus kebijaksanaan publik, terutama dalam bentuk Undang-undang, sedangkan badan eksekutif berfungsi sebagai pelaksananya. Untuk memproses pembentukan dua lembaga tersebut, rakyat mengorganisir dirinya dalam parpol.

Dari dunia ilmu politik dapat diperoleh pelbagai definisi tentang parpol; antara lain dari Robert M. Mac Iver dalam bukunya “Modern State” : “Parpol adalah suatu perkumpulan yang diorganisir untuk mendukung suatu azas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 2 Th 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secarasukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi-fungsi politik yang menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh parpol ialah : a) partisipasi politik, b) sosialisasi dan pendidikan politik, c) rekrutmen politik, d) komunikasi politik, e) perumusan (artikulasi) kepentingan dan aspirasi masyarakat, f) penggabungan (aggregasi) kepentingan dan aspirasi masyarakat, g) mengatur konflik, h) merumuskan kebijaksanaan publik, dan i) sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat.

Dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut, maka parpol berkedudukan sebagai salah satu pilar negara demokrasi, sehingga tanpa parpol, mekanisme demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Maju-mundurnya perjalanan kehidupan negara demokrasi akan bergantung pada maju-mundurnya kehidupan parpol. Adalah tanggung-jawab setiap warga negara untuk membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan parpol ke arah kemajuan, baik kuantitatif maupun kualitatif sehingga mampu memenuhi fungsi-fungsinya secara maksimal. Kemajuan kehidupan parpol harus benar-benar diabadikan untuk kepentingan kemajuan kehidupan rakyat seluruhnya, bukannya sekadar untuk kepentingan kelompok elit anggota parpol itu sendiri.

Sumber ekonomi-finansial kehidupan parpol harus di jaga kebersihannya dari pengaruh KKN. Kemanangan dalam Pemilu hakikatnya bukanlah tujuan parpol, melainkan adalah suatu akibat dari parpol yang telah berhasil melaksanakan fungsi-fungsi politiknya dengan sukses.

Melaksanakan fungsi-fungsinya dengan berhasil itulah justru yang seyogianya menjadi tujuan perjuangan parpol. Sebaliknya, kekalahan dalam Pemilu adalah akibat karena parpol ybs belum berhasil dengan baik dalam mewujudkan fungsi-fungsinya. Khusus bagi parpol pemenang Pemilu (ruling party), dituntut untuk benar-benar mampu bersikap dan berperilaku memegang teguh nilai-nilai demokrasi, dan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sukses, serta dapat menjadi panutan bagi parpol-parpol yang lain.

Adapun nilai-nilai demokrasi yang dapat dijadikan acuan antara lain dapat diambil dari Henry B Mayo (buku “Masalah Kenegaraan”, Editor Prof Miriam Budiardjo), yaitu :

a) menyelesaikan konflik secara damai dan sukarela,

b) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah,

c) pergantian penguasa dengan teratur,

d) penggunaan paksaan sedikit mungkin,

e) keanekaragaman (pluralitas) selalu ada dalam setiap masyarakat,

f) menegakkan keadilan,

g) memajukan ilmu pengetahuan dan

h) kebebasan.

 

Repost: Negara Tanpa Partai Politik

OPINI | 01 February 2010 | 16:37 Dibaca: 161   Komentar: 3   Nihil

Ribut terus !!! di TV, radio, warung kopi, supermarket, stamplat bus, ruang tunggu, bahkan rumah sakit sekalipun, ributttt terusss!!! semua orang sudah muak dengan ocehan para politikus yang sibuk (atau disibuk-sibukkan) yang meng-atasnamakan (kata mereka sih…) konstituennya .. kalo kata saya, emang gitu? emang konstituennya kritis slalu telp si politikus itu? nanya ini kok gini atau gitu, kok ini atau itu sih? bwahhhh … sodaranya kali yang nanya, atau rekan bisnis nya yang nanya – secara (mohon maaf) para pembesar itu punya “bisnis” juga bukan?) … lalu konstituen yang mana? rakyat yang mana? coba, dimulai dengan wilayah tempat si politikus terhormat itu terpilih sebagai WAKIL RAKYAT YANG TERHORMAT … apakah suara yang “memilih” mereka itu kenal? atau peduli dengan kinerja mereka di “rumah rakyat”? saya rasa para pemilih itu hanya sekedar memilih, dan rata-rata yang dipilih adalah pertama karena wajah-wajah yang mereka kenal – mohon di catat: KENAL WAJAH, bukan kenal pribadi, dan sisanya atau alasan kedua kenapa memilih “wakil nya” tersebut karena bingung mau pilih apa dan siapa ya, jadinya? merem aja ya mereka coblos – yang penting sudah menjalankan “hak memilih” mereka sebagai warga negara yang baik (sesuai dengan arahan pemerintah toh? supaya menjalankan “hak sebagai warga negara”). Tapi apakah dengan seiring waktu berjalan para pemilih ini atau istilah kerennya para “konstituen” ini kritis dan tanya dan telephone menanyakan masalah-masalah masyarakat? atau masalah yang sedang di “ribut” kan di TV dan Radio itu? JUJUR saja? nol alias nggak ada (yah paling ada satu dua, kenalan deket, keluarga, atau rekan bisnis) … nah yang begitu katanya mereka mewakili rakyat yang memilih mereka? come onnnn …

Sejak “pecah” reformasi tahun 1998 “rumah rakyat” itu diisi oleh orang-orang atau sekelompok orang atau segerombolan orang dari sekumpulan partai politik, terus kenapa dengan partai-partai politik itu? ada yang salah (pertanyaannya kan gitu)? Tidak ada yang salah dengan partai politik-partai politik itu, (pertanyaan lanjutan) lha ya terus kok di “ngedumelin”? memang sih partai politik yang ada dan didirikan itu (sebagian besar) dengan maksud yang pasti baik (atau cenderung muluk?) dan kalau masyarakat awam / umum membaca VISI / MISI nya sih pasti tertarik, yaitu (antara lain) “mencerdaskan bangsa, ikut mensejahterakan masyarakat” … nahhhh, partai nya itu atau wadahnya itu (dengan segala perangkat aturannya) tidak ada yang salah, tapi para pengelolanya? atau orang-orang didalamnya? wallahualam bisawab … buktinya begitu kan? begitu bagaimana? ya itu, kalau sudah mencapai apa yang dikejar yaitu kekuasaan maka label tujuan untuk “mencerdaskan bangsa, serta ikut mensejahterakan masyarakat” pelan (tapi pasti) tenggelam di jok belakang mobil-mobil mewah mereka (kok mewah? kan mereka rata-rata pengusaha .. pengusaha yang ber-politik, politikus yang ber-bisnis, bisnis apa? ya mana saya tau, ada yang bawaan, tapi ada yang ujug-ujug mak crut jadi pengusaha) … tapi kalau mereka dalam posisi kalah, nah mulai deh “mengobok-obok” yang menang (lho kok ngobok-obok?), lha iya sih (kalau menurut para pengamat yang pinter pinterrr bahasanya itu bukan “ngobok-obok” tapi “penyeimbang”) .. tapi bagi saya bukan penyeimbang, kalau penyeimbang itu bentuk tegurannya adalah “hei, kok ambil jalan situ? sini lho yang bener, itu si A suruh balik sini, lewat sini yang bener” ituuuuuu namanya penyeimbang, lha kalo ini? tujuan dari yang katanya “penyeimbang” beda dengan arti penyeimbang sebenernya (ini pengertian “penyeimbang” bagi saya lho ya) kesan “partai penyeimbang” masak bahasanya (ilustrasi): “woi elu salah, kenapa ksitu? gimana sih? bego banget, udah kalo gitu elu gua rekomendasikan untuk di pecat aja, malu-maluin …” see??????

La mbah, kalo penjelasannya diatas seperti itu, apa hubungannya dengan judul yang mbah kasih diatas? hohoooo … gini lho, saya itu kok punya mimpi ya (ini bukan pikiran provokator lho ya), daripada negara kita ini di urus sama para politikus dengan segala “kehebohannya” itu, bikin kita pusing dan bikin kita selalu bertanya “de’e kuwi mwakili sopo to yo? rakyat’e? opo partai’e?” naaahhhhhh … kenapa nggak RAKYAT SAJA secara langsung (tanpa embel-embel partai A, B atau C) yang masuk dan menghuni “rumah rakyat” itu … jadi mereka atau RAKYAT yang dipilih memang bener-bener mewakili RAKYAT dan men-suarakan suara RAKYAT, kalau si wakil itu “nyeleneh” atau mulai coba-coba “mbohongi” konstituen atau rakyat yang memilih, maka rakyat yang memilih bisa langsung me-recall dia dari “rumah rakyat” (tentu saja peran media masa sangat diperlukan disini, supaya segala gerak-gerik / tindakan wakil yang dipilih langsung itu bisa terpantau) … bukan atas persetujuan fraksi atau partai mereka sebagaimana yang berlaku sekarang ini … lha ya enak toh? SIAPAPUN BOLEH mencalonkan diri tanpa SYARAT LEWAT PARTAI – syarat lain ya ada: sehat jasmani – rohani dan lain-lain contohnya (soalnya kalau nanti lewat partai pasti di “syarati” harus ini itu pula … marakke do ngutang karo tonggo teparo – tapi bagi pengusaha yang mau ber-politik sih gampang, lha tapi ini kan kebanyakan kalo sudah jadi anggota dewan baru jadi “pengusaha” wah ya repot…)  konsekuensinya adalah jika nyeleneh langsung di recall oleh konstituen dan di ganti … piye? hmmmm …

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Gagalnya Wajar Dikdas 9 Tahun

 

Pada umumnya, orang yakin bahwa dengan pendidikan umat manusia dapat memperoleh peningkatan dan kemajuan baik di bidang pegetahuan, kecakapan, maupun sikap dan moral. Suyanto (1993:9), memandang pendidikan sebagai sarana intervensi kehidupan dan agen pembaharu. Sedangkan Dedi Supriadi (1993:7), meyakininya sebagai instrumen untuk memperluas akses dan mobilitas sosial dalam masyarakat, baik vertikal maupun horizontal.

Anggapan dan keyakinan seperti yang dikemukakan di atas akan semakin memantapkan dan memperkokoh arti pendidikan dalam upaya menciptakan peningkatan kualitas peserta didik atau yang lebih dikenal upaya pengembangan sumber daya manusia, terurama dalam era memasuki abad 21 yaitu abad globalisasi.

Memperhatikan peranan dan misi pendidikan bagi umat manusia ini. tidaklah berlebihan apabila pihak yang bertanggung jawab di bidang pendidikan menggantungkan harapannya pada sektor pendidikan dalam rangka mengembangkan dan mengoptimalkan segenap potensi individu supaya dapat berkembang secara maksimal. jadi sudah selayaknya apabila setiap warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan menurut kemampuan. (Dedi Supriadi, 1993:8).

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan perwujudan amanat pembukaan UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. serta pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan (1) Tiap-tia warga negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-ungang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam tulisan ini dikemukakan permasalahan pokok sebagai berikut : Bagaimana fungsi pendidikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk menjawab permasalahan ini, maka pembahasan dinaulai dengan pendidikan Wajib belajar 9 Tahun, fungsi Pendidikan wajib belajar 9 tahun dan peningkatan kualitas SDM.

Program Wajib Belajar 9 Tahun yang ditargetkan Departemen Pendidikan Nasional diraih tahun 2008 terancam gagal. Kekhawatiran itu disampaikan Wakil Ketua Komisi Pendidikan Dewan Perwakilan Rakyat, Masduki Baidlowi, kemarin.

“Akibat Surat Edaran Mendagri,” ujar Masduki. Menurutnya, surat edaran yang dikeluarkan akhir 2005 itu berupa petunjuk pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Surat itu mengatakan bahwa berbeda dengan Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama adalah departemen yang belum disentralisasikan. Akibatnya programnya tidak dapat dibiayai APBD.

Menurut Masduki, implikasi dari surat edaran itu adalah kemampuan Depdiknas dan Depag dalam menyelesaiakan program wajib belajar 9 tahun menjadi berbeda. “SD dibiayai, sementara madrasah tidak,” ujarnya.

Keresahan akan dampak surat edaran itu sudah mulai terasa di berbagai daerah, seperti demonstrasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Para ulama dan pemimpin madrasah, kata Masduki, juga akan menghadap Presiden dan Wakil Presiden untuk mengadukan masalah itu.

Komisi Pendidikan sendiri dalam waktu dekat akan memanggil menteri-menteri terkait, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Agama, dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.

banyak 14 kabupaten di Jatim gagal memenuhi target  pelaksanaan program wajib belajar (wajar) sembilan tahun. Pasalnya mereka tidak mampu mencapai angka partisipasi murni  (APM) yang dipatok minimal 95 persen.

Bahkan  pencapaian APM di daerah itu masih di bawah 86 persen. Itu berarti, masih ada 14 persen lebih anak usia sekolah yang tidak terserap oleh pendidikan tingkat SLTP.  “Dari 14 daerah itu, ada enam daerah yang perlu perhatian khusus karena pencapaian APM-nya masih dibawah 80 persen,” jelas Ahmad Jabir, anggota Komisi E DPRD Jatim, Kamis (12/4/2012).

Keenam daerah itu terdiri Kab Madiun,  Kab Malang,  Kab Probolinggo, Kab Jember, Kab Sampang, Kab Sumenep.

Jabir meminta Pemprov Jatim ke depan, merumuskan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pengokohan dan penuntasan Wajar 9 tahun di kota dan kabupaten yang memperihatinkan dan khususnya yang berstatus memprihatinkan. “Kebijakan anggaran tidak boleh menggunakan asas bagi rata semata, juga tidak boleh menggunakan orientasi proyek, tapi harus didasarkan  perioritas untuk penuntasan wajar 9 tahun di daerah-daerah memperihatinkan tersebut, dan khususnya yang pemerataan akses pendidikannya berstatus buruk,” katanya.

Politisi PKS tersebut menambahkan, kebijakan anggaran kota atau kabupaten dengan status memperihatinkan  ini, juga harus punya goodwill untuk menyelesaikan problem kesenjangan akses pendidikan di daerahnya.

 

B. Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun

Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional adalah UUD 45 Bab XIII, Pasal 31, ayat (1) Yang menyatakan bahwa: Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Hal ini mengandung implikasi bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu memberi kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Dengan demikian, dalam penerimaan seseorang sebagai peserta didik, tidak dibenarkan adanya perlakuan yang berbeda yang didasarkan atas jenis kelarruin, agama, ras, suku, Tatar belakang sosial dan tingkat kemampuan ekonomi.

Program pendidikan wajib belajar di Indonesia telah dirintis sejak tahun 1950. Dalam UU nomor 4 tahun 1950 jo UU nomor 12 tahun 1954 telah ditetapkan bahwa setiap anak usia 8-14 tahunterkcna pendidikan wajib belajar. Namur program pendidikan wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah belum dapat berialan sebagaimana mestinya, karena adanya pergolakan pohtik secara tetus-menerus. (A. Daliman, 1995:138).

Gerakan pendidikan wajib belajar sebagai suatu gerakan secara nasional dan sekaligus sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimulai sejak Pelita IV. Pada hari pendidikan nasional tanggal 2 Mel 1984 secara resm’l Presiders Suharto mencanangkan dimulainya pelaksanaan dan penyelenggaraan pendidikan wajib belajar.

Pada tahap im penyelenggaraan pendidikan wajib belajar masih terbatas pada tingkat Sekolah Dasar. Berbeda dengan pendidikan wajib belajar tahun 1950, maka pendidikan wajib belajar tahun 1984 ini lebih diarahkan kepada, anak-anak usla, 7-12 tahun.

Dua kenyataan mendorong segera (illaksanakannya gerakan pendidikan wajib belajar tersebut. Kenyataan pertama, ialah masih adanya anak usia 7-12 tahun yang belum pernah bersekolah atau putus sekolah pada tingkat sekolah dasar, Pada tahun 1983 terdapat sekitar 2 juta anak usia 7-12 tahun yang terlantar dan putus sekolah pada tingkat sekolah dasar.

Sedangkan pada saat dicanangkannya pendidikan wajib belajar pada tahun 1984 masih terdapat anak berusia 7-12 tahun sekitar kurang lebih 1,5 juta orang yang belum bersekolah. Kenyataan kedua, ialah adanya keinginan pemerintah untuk memenuhi ketetapan GBHN yang telah mencanturnkan rencana penyelenggaraan pendidikan wajib belajar sejak GBHN 1978 maupun GBHN 1983. Gerakan pendidikan wajib belajar yang dimulai 2 Mel 1984 dipandang sebagai 9

pemenuhan janji pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dasar secara cukup dan memadai, sehingga cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa seperti yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 segera dapat diwujudkan. (Haris Mudjiman, 1994:1-2).

Peningkatan pendidikan wajib belajar menjadi pendidikan wajib belalar 9 tahun dengan harapan terwujud pemerataan pendidikan dasar (SD dan SLIP) yang bermutu serta lebih menjangkau penduduk daerah terpencil. Hal ini sesuai dengan UU No: 2 tahun 1989 tentang stern pendidikan nasional, kemudian lebih dipertegas lagi di dalam Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sebagaimana yang tertuan pada pasal 34 sebagai berukut:

(1) Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terse­lenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

(3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan. Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

(4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana di­maksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Di dalam GBHN 1993, dicantumkan bahwa pemerintah harus berupaya untuk memperluas kesempatan pendidikan baik pendidikan dasar, pendidikan menengah kejuruan, maupun pendidikan profesional, melalui jalur sekolah dan jalur luar sekolah. Dalam rangka memperluas kesempatan belajar pendidikan dasar, maka pada tanggal 2 Mel 1994 pemerintah mencanangkan program pendidikan wajib belajar 9 tahun. lebih lanjut dikemukakan bahwa tahap penting dalam pembangunan pendidikan adalah meningkatkan pendidikan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun. (Sri Hadjoko Wirjornartorio, 1995:49, Ahmadi, 1991:74,182).

Pendidikan wajib belajar 9 tahun menganut konsepsi pendidikan semesta (universal basic education), yaitu suatu wawasan untuk membuka kesempatan pendidikan dasar. Jadi sasaran utamanya adalah menumbuhkan aspirasi pendidikan orang tua dan peserta didik yang telah cukup umur untuk mengikuti pendidikan, dengan maksud untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja secara makro.

Maksud utamanya adalah agar anak-anak memiliki kesempatan untuk terus belajar sampai dengan usia 15 tahun, dan sebagai landasan untuk belajar lebih lanjut baik dijenjang pendidikan lebih tinggi maupun di dunia kerja. (Kelompok PSDM, 1992, Adiwikarta, 1988).

Pelaksanaan pendidikan wajib belajar 9 tahun telah diatur lebih luas di dalam UU No: 20 tahun 2003. Bahwa sistem pendidikan nasional memberi hak kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang bermutu dan juga berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat (pasal 5 ayat 1 dan 5).

Bagi warga negara yang memiliki kelainan emosional, mental, intelektual, dan atau sosial serta warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Demikian juga warga negara di daerah terpencil atau terkebelakang serta masyarakat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus (pasal 5 ayat 2, 3 dan 4). Lebih jauh dijelaskan bahwa pendidikan wajib belajar 9 tahun bagi anak usia 7 sampai 15 tahun harus diselenggarakan oleh pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat tanpa dipungut biaya. (Arifin, 2003: 11).

Merujuk pada paparan yang telah dikemukakan di atas, dapat dipahami bahwa ciri-ciri pelaksanaan pendidikan wajib belajar-9 tahun di Indonesia adalah; (1) tidak bersifat paksaan melainkan persuasif, (2) ddak ada sansi hukum, (3) tidak diatur dengan Undang-Undang tersendiri, dan (4) keberhasilan diukur dengan angka partisipasi pendidikan dasar yang semakin menmigkat.

Wardiman Djojonegoro, (1992) mengemukakan alasan-alasan yang melatar belakangi dicanangkannya program pendidikan wajib belajar 9 tahun bag, semua anak usia 7-15 mulai tahun 1994 adalah:

1. Sekitar 73,7% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1992 hanya berpendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, yaltu mereka tidak tamat Sekolah Dasar, dan tidak pernah sekolah. Jauh ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN, seperti Singapura.

2. Dan’ sudut pandang kepentingan ekonorm’, pendidikan, dasar 9 tahun merupakan upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang dapat member, nilal tambah lebih tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan rata-rata pendidikan dasar 9 tahun, ditnungkinkar. bagi mereka dapat memperluas wawasannya dalam menciptakan kegiatan ekonomi secara lebih beranekaragam (diversified).

3.Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk lebih mampu berperan serta sebagai pelaku ekonomi dalam sektor-sektor ekonomi atau sektor-sektor industri.

4. Dari segi kepentingan peserta didik, peningkatan usia wajib belajar dari 6 tahun menjadi 9 tahun akan memberikan kematangan yang lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan. Dengan meningkatnya penguasaan kemampuan dan keterampilan, akan memperbesar peluang yang lebih merata untuk meningkatkan martabat, kesejahteraan, serta makna hidupnya.

5.Dengan semakin meluasnya kesempatan belajar 9 tahun, maka usia minimal angkatan kerja produktif dapat ditingkatkan dari 10 tahun menjadi 15 tahun.

Berdasarkan alasan-alasan yang melatarbelakangi dicanangkan program-program pendidikan wajib belajar 9 tahun sebagaimana yang dikemukakan di atas, memberikan gambaran bahwa untuk mencapai peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang dapat memberi nilai tambah pada diri individu (masyarakat) itu sendiri mengenai penguasaan ilmu engetahuan, keterampilan, yang dapat mengantar kepertumbuhan ekonomi, peningkatan produktivitas kerja, martabat, dan kesejahteraan hidupnya, hanya dapat dicapai lewat penuntasan pelaksanaan pendidikan untuk semua.

C. Pendidikan Wajib Balajar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas SDM

Sejak awal kemerdekaan para pendiri negara (the founding fathers)

telah memiliki komitmen untuk memenuhi hak asasi rakyatnya untuk lemperoleh pendidikan, seperti yang termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan tujuan nasional;mencerdaskan kehidupan bangsa yang secara konstitusional menjelma ke dalam pasal 31 UUD 1945, ayat (1) yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, sedang ayat (2) menegaskan kepada pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2, maka berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, maka tujuan pendidikan nasional ditetapkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam, rangka meencerdaskan kehidupan bangsa, untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab (Arifin, 2003:29).

Pendidikan nasional berfungsi sebagi alat utama untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mute kehidupan dan martabat bangsa. Pendidikan pada hakekatnya merupakan indirect investment bagi proses produksi dan direct investment bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (human quality).

Pendidikan akan meningkatkan dan mempertinggi kualitas tenaga kerja, sehingga memungkinkan tersediinya angkatan kerja yang lebih terampil, handal dan sesuai dengan tuntutan pembangunan serta meningkatkan produktivitas nasional. (A. Daliinan, 1995:138, Adiwikata, 1988).

Berbagai penelitian di sejumlah negara maju telah membuktikan bahwa pendidikan rnen-iililci kontribusi yang sangat tinggi terhadap produktivitas nasional, dan dapat meningkatkan pendapatan nasional (national income).

Sedangkan menurut Muhibbin Syah yang merujuk kepada pernikiran jean Piaget dan L. Kohlberg mengemukakan bahwa pendidikan dilihat dan’ sudut psikososial merupakan upaya penumbuh kembangan sumber daya manusia melalui proses hubungan interpersonal yang berlangsung dalam lingkungan masyarakat yang terorganisir dalam hal ini masyarakat pendidikan dan keluarga. (Muhibbin Syah, 1995).

Pandangan yang harnpir senada dikemukakan oleh Lawrence E. Shapiro (199), Daniel Goleman (1997), bahwa pendidikan berperan untak mengembangkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional, lalu la menambahkan bahwa kedua kederdasan ini harus di capai secara bersama-sama, sebab betapa banyak orang yang rneniffiki kederadasan kognitif yang tinggi, tetapi kederdasan emosionalnya rendah sehingga la gagal dalam menjalangkan togas yang diembangnya.

Adapun Kecerdasan Ernosional yang dimaksudkan oleh Daniel Goleman adalah mencakup kesadaran diri, kendali dorongan hati, ketekunan, semangat dan motivasi diri, berempati, serta kecepatan sosial.

Dengan merujuk pada paparan di atas, maka untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan harus melalui pendidikan, oleh karma itu pemerintah Indonesia telah bertekad, sebagaimana yang dirumuskan dalam GBHN 1988. Untuk mendukung dunia bare dituntut kualitas manusia Indonesia yang mernadat.

Karena itu, pendidikan dasar 6 tahun yang dicanangkan 1984 dipandang tidak mencukupi dan perlu ditingkatkan menjadi pendidikan dasar 9 tahun yang mulai dipermaklumkan oleh Presiders Soeharto pada tanggal 2 Mei 1994, yang bertepatan pada hari Pendidikan nasional.

Pendidikan dasar 9 tahun diharapkan bahwa setup warga negara akan memiliki kemampuan untuk memahami dunianya, mampu menyesuaikan diri bersosiahsasi dengan perubahan masyarakat dan jaman, mampu meningkatkan mutu kehidupan baik secara ekonomi, sosial budaya, politik dan biologis, serta mampu meningkatkan martabatnya sebagai manusia warga negara dari masyarakat yang maju. Dalam duni baru ini setiap orang harus memiliki potensi untuk bekerja di berbagai bidang dimanapun )uga. (Soedijarto. 1985:5, Vembrirto, 1987)

Jika perluasan dan mutu pendidikan dilakukan di dalam kerangka keterkaitan, maka pendidikan dasar 9 tahun secara langsung berfungsi sebagai strategi dasar dalam upaya: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa karena diperuntukkan bagi semua warga negara tanpa membedakan golongan, agama, suku bangsa, dan status sosial ekonomi; (2) menyiapkan tenaga kerja industri masa depan melalui pengernbangan kemampuan dan keterampilan dasar belajar, serta dapat menunjang ter­ciptanya pemerataan kesempatan pendidikan kejuruan dan profesional lebih lanjut; dan (3) membina penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena melalui wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun ini memungkinkan untuk dapat memperluas mekanisme seleksi bagi seluruh siswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. (Sir Hardjoko Wirjomartono, :995:49-50).

Pandangan yang hampir senada dikemukakan oleh Khaeruddin (1995), gerakan wajib belajar 9 tahun pada dasarnya mempunyai maksud meningkatkan kualitas bangsa. Melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di harapkan setiap warga negara Indonesia memiliki kemampuan dasar yang diperlukan dalam kehidupan bangsa yang lebih tinggi, sehingga secara politis mereka akan lebih menyadari hak dan kewajiban, dan sebagai warga negara serta mampu berperan serta sebagai tenaga pembangunan yang lebih berkualitas.

Dalam PP nomor 29 tahun 1990 dapat kita lihat adanya dua sasaran yang ingin dicapai yaitu ; (1) pembekalan kemampuan dasar yang dapat dikembangkan melnlw’ kehidupan; (2) kemampuan dasar yang diperlukan untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan Hadari Nawawi (1994), tujuan pendidikan dasar adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada peserta didik untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara clan anggota umat manusia serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan menengah.

Pendidikan wajib belajar 9 tahun secara hukum merupakan kaidah yang bermaksud mengintegrasikan SD dan SLTP secara konsepsional, dalam and tanpa pemisah dan merupakan satu satuan pendidikan, pada jenjang yang terendah. Pengintegrasian secara konsepsional yang menempatkan SD dan SLTP sebagai kesatuan program, dinyatakan melalui kurikulumnya yang berkelanjutan atau secara berkesinambungan. Kedua bentuknya tidak diintegrasikan secara fisik dengan tetap berbentuk dua lembaga yang terpisah, masmg-masingy dengan kelompok belajar kelas I sampai dengan Kelas VI untuk SD dan Kelas I sampai Kelas III untuk SLTP. (Hadari Nawawi, 1994:351).

Peran dan fungsi serta tanggung jawab pendidikan semakin besar bahkan menentukan, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu ini ditentukan dukungan dari berbagai faktor, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan luar sekolah, pendidikan dasar, pendicilkan menengah serta pendidikan tinggi.

Sejarah menunjukkan bahwa faktor terpendng yang menentukan keberhasilan suatu bangsa bukanlah melimpahnya kekayaan alam melainkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Dalam era kedua kebangkitan nasional, SDM yang berkualitas adalah yang :

1. Memihki kemampuan dan menguasai keahlian dalam suatu bidang yang berkaitan dengan Ipt

2. Mampu bekerja secara profesional dengan orgientasi mutu dan keunggulan;

3. apat menghasilkan karya-karya unggul dan mampu bersaing cara global sebagai hash dari keahhan dan profesionalismenya. avidiman Suryohadiprodjo. 1987, Faisal, 246-252).

Dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas sebuah bangsa akan sanggup belajar dari kenyataan yang serba dinamis, sanggup mencari jalan alternatif pemecahan masalah, serta sanggup mengembangkan pola-pola pemikiran yang pada akhirnya akan dapat melahirkan strategis persaingan unggul di era global.

Berdasarkan dengan semua kenyataan yang dipaparkan di atas, pelaksanaan pendidikan dasar 9 tahun bukanlah susuatukemeNvahan i suatu keharusan dan kebutuhan bukan Baja bagi negara dan arakat melainkan bag, setup warga negara. Masalahnya yang dihadapi adalah bagaimana keharusan clan kebutuhan Itu dapat dirasakan al kebutuhan setup warga negara dan bukan kebutuhannya para at dan tokoh masyarakat.

Inilah tantangan dan tanggung jawab para pejabat pemerintah terutama di lingkungan Departemen Pendidikan danKebudayaan serta Departemen Dalam Negeri. Untuk berupaya menjadikan setiap anggota masyarakat merasakan bahwa memperoleh pendidikan dasar 9 tahun adalah kebutuhannya.

Program pendidikan wajib belajar 9 tahun pada hakekatnya berfungsi memberikan pendidikan dasar bag, sedap warganegara agar masing-masing memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan clan kemampuan dasar yang diperlukan untuk dapat berperan Berta dalam kehiclapan bermasyarakat, berbangsa clan bernegara.

Dalam konteks pembangunan nasional wajib belajar 9 tahun adalah suatu usaha yang harus dilakukan, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan untuk memelihara dunianya, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, mampun mern’ngkatkan kualitas hidup dan martabatnya, dan wajib belajar diartikan sebagai pemberian kesemptan belajar seluas-luasnya kepada kelompok usla sekolah untuk mengikuti pendidikan dasar tersebut.

Gerakan Pendidikan wajib belajar 9 tahun merupakan perwujudan konstitusi serta tekat pernerintah dan seluruh rakyat Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan pendidikan merupakan upaya menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa artinya meningkatkan kecerdasan kognitif dan kecerdasan emosional.

Wajib belajar pada hakekatnya untuk memenuhi hak asasi setiap warganegara untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua (education for all). Tujuan adalah agar setiap warganegara memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar yang diperlukan untuk berperan serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

 

Dubes Slovakia, H.E. Mr. Stefan Rozkopal menegaskan bahwa pendidikan harus diutamakan di Indonesia. Pasalnya, pendidikan menjadikan anak-anak berkualitas dan berguna untuk masa mendatang. Hal ini disampaikan Rozkopal yang mewakili Presiden Slovakia dalam penyerahan bantuan pendidikan sebesar €4000 (sekitar Rp47 juta-an) di Yayasan TK ABA Ngrangkah Sleman Yogyakarta, Kamis (10/5)

Wajib Belajar 9 tahun yang menjadi program pemerintah RI, lanjutnya, memang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ia pun menceritakan sistem pendidikan di Slovakia, di mana masyarakat benar- benar menaruh perhatian lebih pada hal tersebut.

 Ia menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Slovakia. Dikatakannya bahwa di Slovakia berlaku wajib belajar sembilan tahun, mulai usia lima hingga 14 tahun. “Apabila orangtua diketahui tidak menyekolahkan anaknya, orangtua anak tersebut bisa dipenjara. Masalah pendidikan anak sangat diperhatikan di Slovakia, bahkan seorang ibu pekerja yang melahirkan bisa cuti hingga si anak berusia dua tahun,” katanya.

Seorang anak harus menempuh pendidikan sembilan tahun untuk kemudian melanjutkan ke highschool dan akhirnya menempuh ujian negara. Sertifikat yang diperoleh dari ujian negara ini akan sangat berguna bagi si anak untuk mencari pekerjaan yang layak. Rozkopal berharap, pendidikan di Indonesia benar-benar dapat diperhatikan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Asisten Sekertaris Daerah Bidang Pembangunan Sleman Suyamsih menyambut baik bantuan pendidikan dari Slovakia. Ia berharap, pendidikan di Indonesia akan semakin baik. Tak hanya itu, kesadaran masyarakat untuk mengenyam pendidikan dapat ditingkatkan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment