Analisa Kebijakan Publik Penyakit Menular

Sejak ditemukannya kasus AIDS pertama di Indonesia, telah banyak kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dan dilaksanakan, baik yang menyangkut program pencegahan, pengobatan maupun hal-hal lain yang terkait dengan program penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia. Namun belum banyak dilakukan kajian-kajian terhadap kebijakan yang ada. Merupakan sebuah kebutuhan bagi aktivis maupun peneliti untuk mengetahui apa dan bagaimana melakukan analisa terhadap sebuah kebijakan

Para ahli epidemi HIV dan AIDS memperkirakan bila tidak ada peningkatan upaya penanggulangan yang berarti, maka pada tahun 2010 jumlah kasus AIDS akan menimpa lebih dari 400.000 orang dengan kematian jumlah 100 ribu orang dan pada tahun 2015 menjadi satu juta orang dengan kematian 350 ribu orang. Penularan dari sub-populasi berperilaku berisiko kepada isteri atau pasangannya akan terus berlanjut Diperkirakan pada akhir tahun 2015 akan terjadi penularan HIV secara kumulatif pada lebih dari 38 ribu anak yang dilahirkan dari ibu yang sudah terinfeksi HIV.

Secara definitif Kebijakan Publik (Public Policy) diartikan sebagai keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Proses analisis kebijakan publiK adalah serangkaian aktivitas intlektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang ersifat politis. Aktivitas politik tersebut Nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang lebih bersifat intlektual.
James Anderson (1979:23-24) sebagai pakar kebijakan publik meenetapkan proses kebijakan public sebagai berikut:
1. Formulasi masalah (problem formulation): apa masalahnya? Apa yang membuat hal tersebut menjadi masalah kebijakan? Bagaimana masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah?
2. Formulasi kebijakan (formulation): bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatf-alternatif untuk memecahkan masalah tersebut? Sipa saja yang berpartisipasi dalam formulasi kebijakan?
3. Penentuan kebijakan (adoption): bagaimana alternative ditetapkan? Persyaratan atau criteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk melaksanakan kebjakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?
4. Implementasi (implementasion): siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?
5. Evaluasi (evaluation): bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan atau pembatalan?
Sedangkan Michael Howlet dan M. Ramesh (1995:11) menyatakan bahwa proses kebijakan public terdiri dari lima tahapan sebagai berikut:
1. Penyusunan agenda ( agenda seting), yakni suatu proses agar suatu masalah bias mendapat perhatian dari pemerintah.
2. Formulasi kebijakan (policy formulation), yakni proses perumusan pilihan-pilihan kebijakan oleh pemerintah.
3. Pembuatan kebijakan (decision making), yakni proses ketika pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan.
4. Implementasi kebijakan (policy implementation), yaitu prses untuk melaksanakan kebijakan supaya mencapai hasil.
5. Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan.

Kebijakan Penanggulangan HIV-AIDS di Indonesia dimulai dari KEPPRES No. 36 th 1994 yang kemudian melahirkan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN). Kemudian dibuatlah Strategi Nasional I (1994-2003). Namun karena infrastruktur dan sumberdaya manusia yang masih sangat terbatas, sehingga program yang dijalankan masih sangat sederhana.

Kemudian juga diidentifikasi bahwa permasalahan HIV-AIDS merupakan masalah multi sektor, sehingga tanggung jawab harus diambil bersama dengan sektor/departemen lain.

About philosophiaofdikaiosune

Ganteng
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s