Civil Society, pilar yang kacau

 

 

Di Indonesia civil society sering diterjemahkan dengan masyarakatmadani; masyarakat warga atau kewargaan; kemudian ada juga yangmenerjemahkannya tersembunyi sesuai dengan kehendak yang menggunakanistilah tersebut.Istilah masyarakat madani pertama kali dikemukakan oleh kelompok  Nurcholis Majid ( dan beberapa tokoh ICMC ) yang berarti masyarakat yang beradab, berakhlaq mutlak dan berbudi pekerti luhur. Madani dimaknai olehadanya kota mainah yang diungkap dengan istilah madaniyah, tamaddun, danhadharah yang berarti peradaban.

 

Dengan demikian maka makna masyarakat madani (civil society) padakelompok ini lebih menekankan pada suatu kondisi masyarakat yang sangat beradab dan bukan merupakan alat perjuangan untuk mengembangkan demokrasiatau kedaulatan rakyat. Dengan kata lain, nuansa dari pemaknaan civil socitydisini (yang diterjemahkan dengan masyarakat madani) lebih mengutamakankomplemen bagi negara.

1) 

Perjuangan mewujudkan masyarakat madani di Indonesia telah mencapai puncaknya pada akhir abad ke-20. Situasi pada saat itu didomonasi oleh politik dimana konsentrasi kekuasaan ada di tangan pemerintah bahkan konsentrasitersebut bukan hanya di sektor politik saja, tetapi juga di sektor ekonomi,sehingga meningkatkan kekecewaan masyarakat di daerah karena kebijakan pemerintah pusat dirasakan sangat tidak responsif, sehingga aspirasi masyarakattidak mampu berkembang sebagaimana mestinya. Selain itu, dalam menentukankebijakan semua tergantung pada pemerintah pusat. Sehingga pemerintahkehilangan inisiatif untuk mengatasi permasalahan intern. Untuk mengatasi haltersebut adalah dengan menerapkan ekonomi daerah yang memberikan kuasa penuh bagi daerah untuk menjalankan pemerintahan atas inisiatif sendiri sertatentunya dengan melibatkan peran seta masyarakat

B.Upaya Membangun Masyarakat Madani Di Indonesia.

Tingkat kemajuan masyarakat madani ditandai dengan inisiatif individuyang menonjol, pemikiran-pemikiran baru mengenai seni, ekonomi, maupuntekhnologi. Selain itu, pelaksanaan pemerintahan yang menaati undang-undangserta hukum yang yang berlaku dengan baik. Masyarakat dapat mengembangkan potensiyang dimiliki tanpa campur tangan maupun pengawasan yang ketat dari pihak pemerintah.

Adapun pilar penegak civil society adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari control sosial yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang dekriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakatyang yang tertindas. Dalam penegakan civil society pilar-pilar tersebut menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya kekuatan civil society. Pilar-pilar tersebutantara lain adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers, Subpremasihukum perguruan tinggi dan partai politik.

Untuk mengetahui apakah suatu masyarakat merupakan mayarakat madaniatau tidak, maka harus memenuhi karakteristik masyarakat madani itu sendiri.Adapun karakteristik masyarakat madani, yaitu :1)Ruang Publik Yang BebasMaksudnya adalah wilayah dimana masyarakat sebagai warga negaramemiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara harusmempunyai kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya yang berkaitandengan penyelenggaraan pemerintahan.2)DemokratisasiUntuk menumbuhkan demokritisasi dibutuhkan kesiapan anggoatamasyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian.Mekanisme demokrasi antar komponen bangsa, terutama pelaku politik  praktis merupakan bagian yang terpenting menuju masyarakat madani.Keberadaan masyarakat madani hanya dapat ditunjang oleh negara yangdemokratis.3)ToleransiToleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan sikap yangdikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan sikap salingmenghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan olehorang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda.4)PluralismePluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat yangmajemuk disertai sikap tulus yang bahwa kemajemukan itu bernilai positif an merupakan rahmat Tuhan. Tidak ada masyarakat yang tunggal, monolitik,sama, dan sebangun dalam segala segi.5)Keadilan sosialDalam hal ini adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional antarahak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Tiap-tiap warga negara memiliki hak yang sama dalammemperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah(penguasa).

4)

C.Sosok Masyarakat Madani Indonesia.

Setelah lima tahun pemerintahan Soeharto tumbang–yang berarti sudahlima tahun agenda reformasi dicanangkan–pemerintahan ternyata masih berjalandi tempat. Prahara dan krisis seakan enggan menjauh.Indonesia yang tak pernah bisa sepenuhnya bangkit dari hantaman krisismoneter di tahun 1997, terus-menerus harus berhadapan dengan krisis politik,keamanan, sosial, dan yang paling mutakhir ancaman terorisme global. Sejak  berakhirnya era Orde Baru, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian pemerintahan, namun situasi tak kunjung membaik. Rupanya, angin demokrasiyang menerpa Indonesia tak cukup kuat untuk membangun fondasi bagiterbentuknya sebuah good governance. Periode lima tahun yang merupakankesempatan emas bagi bangsa ini untuk menata dirinya telah berlalu dengan sia-sia.Demokrasi ternyata tak cukup hanya dibangun dengan terpilihnya pemimpin sipil lewat pemilihan umum yang jurdil-jujur dan adil-atauterjungkalnya sebuah pemerintahan otoriter. Demokrasi membutuhkan

kepemimpinan politik yang mampu membangun fondasi bagi tegaknya supremasihukum, terjaminnya hak-hak asasi warga negara, pers yang bebas, dan sistem politik yang memungkinkan checks and balances di antara lembaga-lembaganegara.Di sisi lain, demokrasi juga baru bisa berjalan bila masyarakatnya ikutmendukung dan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam kondisi Indonesiasaat ini, kedua aspek itu belum muncul. Selain kepemimpinan politik bangsa inisangat lemah, masyarakatnya juga baru belajar berdemokrasi, yang menganggapsemua persoalan seakan-akan bisa diselesaikan lewat unjuk rasa dan membuatorganisasi tandingan.Dengan kata lain, good governance hanya bisa tercipta melalui pemerintahan yang kuat dan terkonsolidasinya masyarakat madani (civil society)yang memosisikan dirinya sebagai penyeimbang negara. Alhasil, persoalanmendesak yang dihadapi bangsa ini adalah penataan kembali sistem kelembagaan politik, publik, dan sosial kemasyarakatan. Penataan ini harus dibarengi puladengan pemahaman terhadap pandangan dunia (world-view) terhadap nilai-nilaireligius, etika, dan moral dalam diri setiap warga negara.Terkonsolidasinya lembaga politik seperti partai politik, dengansendirinya menjadi penting karena para anggota parpol inilah yang kelak akanmenduduki kursi parlemen dan mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, dalam perjalanannya di era reformasi, partai politik kita justru menunjukkan wajah yanginfantil. Membiaknya parpol dalam jumlah besar, saat ini yang sudahmendeklarasikan partai ada sekitar 200-an; dangkalnya agenda partai yang hanyaterpusat pada perebutan kursi kepresidenan; pada akhirnya memunculkan sosok  partai yang lemah dan rentan. Kelemahan ini tidak saja mengimbas padalembaga-lembaga publik yang diduduki mereka, tetapi juga dalam kultur dan perilaku politiknya.Perpecahan internal yang melanda sejumlah partai politik seringdilatarbelakangi dominasi kepentingan para elitenya yang kemudian mengaburkan cita-cita awal partai yang menjadi tumpuan para konstituen pemilih.

 

Akar perkemabangan civil society sebenarnya bisa dirunut jauh kebelakang, bahkan hingga keperiode Aristoteles. Dalam perkembangannya konsesp ini telah dirumuskan secara berbeda-beda, dan sekaligus dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan yang berbeda-beda pula. Di Indonesia, civil society awalnya dimengerti secara amat berbeda dengan yang terjadi dinegara lain. Konsep ini dipahami sebagai lawan dari militer. Terjertnya politik Indonesia kedalam jaringan penguasaan militer menyebabkan keseluruhan wacana dalam masyarakat diarahkan pada hal ini. Baru akhir-akhir ini upaya untuk merumuskannya secara lain bermunculan.

Sekalipun harapan yang semakin besar mulai diletakkan orang pada civil society sebagai jawaban terhadap banyak persoalan di Indonesia, terdapat kecemasan dicukup banyak pengamat bahwa civil society masih sangat jauh dari hadir di Indonesia. Salah satu seumber kecemasan banyak orang atas akhir perjalanan politik di Indonesia adlaah bahwa proses yang ada berlangsung dalam masyarakat yang tercabik-cabik secara politik. Konsekuensi diatas sangat serius pertama, kedalam masyarakat, frakmentasi yang ada telah dan akan menguras energy social, ekonomi, cultural, dan politik yang tersedia guna melayani kepentingan-kepentingan konflik orizontal diantara sesame warga masyarakat. Kedua, sementara dari sisi negara, eksploitasi atas energy social, ekonomi, cultural, dan politik masyarakat yang diarahkan pada konflik orozontal akan memberikan alasan moral dan politik yang bersifat objektif bagi negara, terutama militer untuk membenarkan tindakan-tindakan intervensinya dalam politik masyarakat. Kedua kecendrungan diatas, praktis tidak memiliki nilai positif apapun bagi pengembangan demokrasi.

Fragmentasi masyarakat yang sangat serius terungkap lewat banyak sekali kasus. Fenomena ini bukanlah specific di Indonesia. Ia, seperti yang tampak dari diskusi hegel, terlepas dari konteks sejarah dan waktu tertentu dan inherent dalam kehidupan masyarakat manapun. Kecendrungan masyarakat untuk melumpuhkan diri sendiri (a self-crippling entity) seperti digambarkan diatas membawa hegel untuk mengedepankan kebutuhan akan adanya control negara lewat mekanisme hukum, administrasi dan politik atas civil society.

Gejala fragmentasi masyarakat yang digambarkan diatas merupakan salah satu ungkapan dari lemahnya civil society di Indonesia. Civil society sebagai arena yang terpisah dari political society ataupun economic society dan negara sebagaimana sudah dibicarakan sebelumnya berada didalam posisi yang sangat lemah, rawan terhadap penetrasi baik negara maupun economic dan political societies. Lemahnya civil society di Indonesia bersumber pada akumulasi sejulmah sebab berikut ini. Pertama, bertalian dengan sejarah perkembangan civil society, terutama selama era orde baru. Sejarah perkembangan civil society di Indonesia mengungkap secara jelas bagaiman hak hidup dai berbagai organisasi otonom dan independen disudahi lewa politik korporatisme negara. Korporatisme negara merupakan salah satu bentuk pengaturan politik yang bercorak fungsional, non ideologis dan non teritori.

Kedua, bertalian dengan kebangkitan kembali secara luar biasa politik komunal atau politik primordial dalam masyarakat politik Indonesia. Kebutuhan berbagai kelompok dan berbagai individu di Indonesia untuk memiliki identitas telah mendoron munculnya kembali gejala politik komunal secara besar-besaran. Persoalan diatas menjadi sangat serius di Indonesia karena terdapat dua kecendrungan baru yang mengekori kebangkitan kembali politik komunal ini. (a) pada level individual, ada kecenderungan untuk menggunakan tindakan-tindakan pembelaan dan pemihakan serta loyalitas pada identitas komunal. (b) pada tingkat komunal, terdapat kecendrungan untuk memperlakukan tindakan-tindakan individu diatas sebagai investas-investasi politik penting yang sangat menentukan tingkat penerimaan komunal atas seseorang.

Ketiga, tingkah laku capital dalam politik Indonesia yang bercorak partisan juga berakibat serius pada pelemahan civil society. Capital di Indonesia, dalam perkembangan akhir-akhir ini menimbulkan coraknya yang partisan sehingga menimbulkan fragmentasi bukan saja dilingkungan elit tetapi juga dilingkungan organisasi ditingkat masyarakat. Keempat, struktur masyarakat Indonesia yang bercorak patrimuneal menyebabkan loyalitas-loyalitas kelembagaan menjadi hal yang langka dijumpai dan bahkan menampakkan diri sebagai raut kejanggalan secara structural. Yang terjadi justru sebaliknya, yakni berkembangnya loyalitas-loyalitas yang bercoral individual.

Kelima, kecendrungan negara untuk terus mengeksploitasi berbagai organisasi dalam masyarakat, dan bahkan menciptakan organisasi tandingan terhadap organisasi masyarakat merupakan sebab lain yang bertanggung jawab atas terpuruknya civil society. Contoh konkritnya adalah gagasan tentang pamswakarsa yang kini mengalami berbagai modifikasi. Kesemua tindakan diatas telah berakibat pada terpuruknya civil society. Oleh karenanya, civil society gagal menjalani fungsi sebagai salah satu lokomotif demokrasi di Indonesia.

Masa Depan Civil Society

          Dari perbincangan diatas jelas bahwa civil society masih sangat jauh dari yang dibayangkan karena masa depan demokrasi sebuah bangsa, dalam pengalaman banyak negara, sangat ditentukan oleh kehadiran covil society yang kuat. Civil society yang otonom dan independen bukan saja terhadap negara, tetapi juga terhadap political society dan ekonomi society.

 

 

 

Secara ontologis, masyarakat madani bermakna ganda yaitu suatu tatanan masyarakat yang menekankan pada nilai-nilai: demokrasi, transparansi, toleransi, potensi, aspirasi, motivasi, partisipasi, konsistensi, komparasi, koordinasi, simplifikasi, sinkronisasi, integrasi, emansipasi, dan hak asasi. Namun, yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis. Secara aksiologis, masyarakat madani perlu segera diwujudkan karena bermanfaat untuk meredam berbagai tuntutan reformasi dari dalam negeri maupun tekanan-tekanan politik dan ekonomi dari luar negeri. Di samping itu, melalui masyarakat madani akan muncul inovasi-inovasi pendidikan dan menghindari terjadinya disintegrasi bangsa. Secara epistemologis, untuk mewujudkan masyarakat madani dalam jangka panjang adalah dengan cara melakukan demokratisasi pendidikan. Demokratisasi pendidikan ialah pendidikan hati nurani yang lebih humanistis dan beradab sesuai dengan cita-cita masyarakat madani. Melalui demokratisasi pendidikan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar mengajarnya. Inovasi pendidikan yang berkonteks demokratisasi pendidikan perlu memperhatikan masalah-masalah pragmatik. Pengajaran yang kurang menekankan pada konteks pragmatik pada gilirannya akan menyebabkan peserta didik akan terlepas dari akar budaya dan masyarakatnya.

About philosophiaofdikaiosune

Ganteng
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s