Dilema Kota jakarta

Kota jakarta adalah ibu kota negara indonesia.Yang kemajuannya cukup pesat dalam berbagai hal,pembangunan,perindustrian,perdagangan,bisnis,dan sbagainya.Sebagai ibu kota negara,yang sangat cepat pertumbuhan modernisasinya,maka jakarta menjadi kota besar yang sangat maju.Berbagai gedung pencakar langit tumbuh bak jamur di musim penghujan,jalan” tol bebas hambatan dalam kota menjadi prioritas utama biar bisa menjadi solusi kemacetan di ibu kota pun di bangun,Pusat bisnis,pusat belanja/mal,sarana pendidikan,sarana kesehatan,tempat tempat wisata kota,perumahan” mewah,real estate,apartemen,hotel,diskotik,cafe,bar,sarana tempat ibadah,sarana olah raga,restaurant dll terus tumbuh bagai jamur di musim penghujan.
Karena jakarta menjadi kota besar yang sangat maju di berbagai sektor,maka jakarta pun menjadi kota impian untuk masyarakat” daerah dan menjadi tujuan untuk menggapai mimpi.Makanya selain kota besar,jakarta juga menjadi kota urbanisasi terbesar di indonesia.Hampir setiap tahun kenaikan urbanisasi terus meningkat 30%,luar biasa.Ini sangat merepotkan pemerintahan kota jakarta untuk mengatur hal ini.Dan ini menjadi masalah yang mewarnai kota jakarta,banyaknya pengangguran,banyaknya warga miskin,banyaknya kejahatan,banyaknya penindasan menjadi penyakit di masyarakat jakarta saat ini.
Jakarta saat ini menjadi kota yang sangat besar,kota yang maju..Tapi di balik kemajuan kota jakarta,di balik bangunan” mewah,di balik perindustrian dan peluang usaha yang ada.Tapi banyak warga asli jakarta yang terusir,terlupakan dan tertindas.Contohnya dengan semakin hilangnya kampung” masyarakat betawi dan budayanya.Di saat warga” daerah terus berlomba dan mengharapkan mimpinya di jakarta tapi malah sebaliknya warga betawi/warga asli jakarta terusir dan tersisih dari kampung halamannya,mereka pindah ke pinggiran” kota..Sungguh ironis..
Hal ini bukan kesalahan dari masyarakat daerah yang urbanisasi ke jakarta tapi ini di karenakan kurangnya perhatian dari pemerintah pusat untuk meratakan pembangunan di semua daerah,sehingga bnyaknya warga daerah yang tidak ada pekerjaan di kampungnya memilih untuk merantau ke jakarta biar mendapatkan kehidupan yang layak.

Jakarta saat ini banyak masalah yang harus di perbaiki..Dari masalah macet sampai masalah banjir..Ini merupakan momok mengerikan bagi pemerintahan jakarta.Ke 2 hal tsb harus sangat serius di tangani,biar masyarakat jakarta saat ini tidak slalu di hadapkan dengan kemacetan dan banjir.
Masyarakat jakarta saat ini menuntut pemerintah kota untuk melakukan penanggulangan untuk kedua masalah besar itu.Tapi sampai saat ini langkah” yang telah di lakukan pemerintah kota masih belum bisa memberikan rakyat jakarta tersenyum.
Nah di 2012 nanti mudah”an pilkada untuk kota jakarta bisa d gelar dan masyarakat jakarta mampu memilih dan melahirkan pemimpin yang mampu menangani semua masalah di jakarta..Jangan melahirkan pemimpin yang hanya bisa ber janji palsu aja..Seperti yang sudah”..
Mungkin perebutan kursi jabatan gubernur akan menjadi kursi terpanas di tahun 2012 nanti,dari cagub partai dan independent udah mulai berbenah mulai sekarang.Tapi sudah sekian lama kota jakarta sudah di pimpin oleh orang” dari partai,tapi tidak tau di tahun 2012 nanti.Karena masyarakat indonesia saat ini sudah banyak yang tidak percaya lagi sama partai politik,karena salah dari partai politik itu sendiri terlalu banyak mengecewakan rakyat.Mungkin cagub dan cawagub dari jalur independent saat ini lebih tepat menjadi pilihan masyarakat,karena cagub yang berasal dari independent bisa lebih menjamin mensejahterakan rakyat di bnding dari partai yang biasa hanya mementingkan golongan..
Tapi entahlah hanya warga jakarta nanti yang menentukan,semoga warga jakarta bisa memilih cagub di pilkada 2012 nanti yang benar” pilihan yang tepat,yang bisa menjadi pelayan untuk masyarakat.Bukan memilih karena uang suap atau janji” palsu para elite politik.Bila jakarta pengen sejahtera.

 

Jakarta, Kompas – Masyarakat miskin perkotaan menyumbang pertambahan penduduk di Indonesia. Hasil penelitian Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menunjukkan, jumlah anak yang dimiliki keluarga miskin perkotaan 3-6 anak.

Riset Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dilakukan di tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Tengah (14,33 persen) yang mewakili wilayah Jawa-Bali, Nusa Tenggara Barat (28,16 persen), dan Gorontalo (6,29 persen) yang mewakili luar Jawa-Bali. ”Bahkan, ada satu keluarga punya 10 anak,” kata Deputi KB dan Kesehatan Reproduksi BKKBN Julianto Witjaksono pada diskusi rutin di kantor BKKBN Jakarta, Rabu (28/3).

Kualitas anak-anak dari penduduk miskin perkotaan rendah. Di NTB, banyak anak tidak tamat sekolah dasar. Mereka bekerja sebagai buruh bangunan dan pekerjaan serabutan lain.

Orangtua yang miskin membuat anak-anaknya sulit mengakses pendidikan dan kebutuhan dasar lain. ”Salah satu cara memutus mata rantai kemiskinan adalah dengan Program Keluarga Berencana,” kata Kepala BKKBN Sugiri Syarif di sela-sela diskusi.

Dengan jumlah anak lebih sedikit, orangtua lebih mudah membiayai pendidikannya. Untuk keluarga miskin, BKKBN menyediakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Mereka yang ikut KB mendapatkan pinjaman modal bergulir untuk membuka usaha.
Kendala program KB bagi masyarakat miskin perkotaan adalah berkurangnya pemahaman.
”Mereka punya keyakinan, anak adalah rezeki dan investasi masa depan orangtua,” kata Sugiri.

VIVAnews – Pada umumnya, orang akan berpikir dua kali untuk berkunjung ke tempat kumuh, apalagi untuk tujuan wisata. Namun tidak demikian halnya dengan sejumlah wisatawan dari Amerika. Keluarga kecil ini sengaja datang ke pemukiman kumuh di Jakarta untuk melihat sisi lain dari Indonesia.

Alex, turis asal Boston itu menganggap kunjungan ini unik, menarik dan menghargai perjuangan kaum pinggiran, sebab orang-orang itu terlihat bahagia meski serba kekurangan.

Para turis mengunjungi sejumlah tempat pemukiman kumuh yang ada di sekitar pasar ikan, Luar Batang, Jakarta Utara. Mereka tidak hanya sekadar berkunjung, tapi juga berinteraksi bahkan berbincang-bincang dengan warga setempat. Lihat videonya di sini

Di kawasan Luar Batang memang banyak berdiri rumah semi permanen yang dihuni ratusan orang dengan berbagai pekerjaan, seperti kuli, buruh, nelayan hingga ibu rumah tangga.

Sejumlah warga, terutama anak-anak nampak antusias dengan kehadiran turis-turis ini sehingga mereka asyik bernyanyi bersama. 

Pendiri Jakarta Hidden Tour, Ronny Poluan, mengatakan  paket wisata ini merupakan satu perjalanan budaya atau sosial kemanusiaan supaya orang bisa melihat Jakarta secara luas dan apa yang sesungguhnya ada di Ibukota. “Kami ingin menawarkan sesuatu yang berbeda dan mengangkat realitas dan sisi lain Jakarta,” ucapnya.

TINGKAT KEMISKINAN DI DKI JAKARTA TAHUN 2011

 

1.  Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2010-Maret 2011

Besar kecilnya jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan, karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Selama Maret 2010-Maret 2011, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,34 persen, yaitu dari Rp 331.169 per kapita per bulan pada Maret 2010 menjadi Rp  355.480 per kapita per bulan pada Maret 2011. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode Maret 2010 – Maret 2011, sumbangan GKM terhadap GK tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 64,46 persen.

Perubahan GK ini disebabkan kenaikan laju inflasi tahunan dari 3,49 persen pada bulan Maret 2010 menjadi 5,95 persen pada Maret 2011. Apabila dilihat perkomoditi, laju inflasi tahunan komoditi bahan makanan pada Maret 2011 adalah yang terbesar yaitu 11,96 persen diikuti oleh komoditi sandang sebesar 8,83 persen.

Komoditi yang paling penting bagi penduduk miskin adalah beras. Pada bulan Maret 2011, sumbangan pengeluaran beras terhadap Garis Kemiskinan Makanan sebesar 27,06 persen. Selain beras, barang-barang kebutuhan pokok lain yang berpengaruh cukup besar terhadap Garis Kemiskinan adalah rokok kretek filter (13,48 persen), telur ayam ras (6,39 persen),  daging ayam ras (6,06 persen), mie instan (4,20 persen), tempe (3,22 persen), susu kental manis (3,16 persen) dan cabai merah (2,94 persen).

Untuk komoditi bukan makanan, biaya perumahan mempunyai peranan yang cukup besar terhadap Garis Kemiskinan Non-Makanan yaitu 36,31 persen. Biaya angkutan, pendidikan dan listrik mempunyai pengaruh yang cukup besar, yaitu masing-masing sebesar 13,74 persen; 10,40 persen dan 10,36 persen.

 

2.  Perkembangan Tingkat Kemiskinan Maret 2010-Maret 2011

Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan Maret 2011 sebesar 363,42 ribu orang (3,75 persen). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2010 sebesar 312,18 ribu orang (3,48 persen), berarti jumlah penduduk miskin naik sebesar 51,24  ribu. 

 

 

 

3.  Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan 

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode Maret 2010-Maret 2011, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengalami sedikit peningkatan. Indeks Kedalaman Kemiskinan naik dari 0,45 pada keadaan 2010 menjadi 0,60 pada keadaaan 2011. Demikian pula Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,11 menjadi 0,15 pada periode yang sama (Tabel 2). Kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin sedikit menurun dan sedikit menjauhi garis kemiskinan, serta ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga relatif stabil meskipun ada sedikit perubahan.

 

 

 

4.  Penjelasan Teknis dan Sumber Data

 a.  Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic  needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi  untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan  pendekatan ini, dapat dihitung persentase penduduk  miskin terhadap total penduduk.

 

 b.  Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu  Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM). Penghitungan Garis  Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan, kecuali untuk DKI Jakarta yang  seluruh wilayahnya merupakan daerah perkotaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata  pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

 

 c.  Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang  disetarakan dengan 2100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52  jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah- buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

 

 d.  Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang,  pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar Non-Makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di  perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

 

 e.  Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan tahun 2011 adalah data SUSENAS  (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Panel Modul Konsumsi bulan Maret 2011. Jumlah sampel Susenas di DKI  Jakarta 3.072 rumah tangga sehingga data kemiskinan dapat disajikan hingga tingkat provinsi. Sebagai informasi  tambahan, juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk  memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan.

 

AKARTA, KOMPAS.com — Keberhasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekan angka kemiskinan selama empat tahun berturut-turut ternyata terpatahkan pada tahun 2011 ini. Angka kemiskinan kembali meningkat kembali menjadi 363.000 orang dari total penduduk Jakarta yang saat ini mencapai 9,61 juta jiwa.

Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan bahwa pada tahun 2011 ini angka kemiskinan kembali meningkat sebesar 3,75 persen atau menjadi 363.000 orang dari jumlah angka kemiskinan pada tahun 2010 sebesar 312.000 orang.

“Memang pada tahun ini angka kemiskinan kembali meningkat. Tapi, kami akan terus berupaya untuk menekan angka tersebut,” kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, saat jumpa pers Catatan Akhir Tahun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Balaikota, Jakarta, Jumat (30/12/2011).

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin sebanyak 405.000 orang dan turun menjadi 379.000 orang pada tahun 2008. Selanjutnya, pada tahun 2009 kembali turun ke angka 323.000 dan terus menurun pada tahun 2010 menjadi 312.000 orang.

Menurut dia, angka kemiskinan di Jakarta kembali meningkat karena didorong oleh peningkatan harga bahan kebutuhan pokok yang kian melambung. Meningkatnya angka kemiskinan ini juga menjadi salah satu pemicu tingginya angka kriminalitas di Ibu Kota.

“Peningkatan harga kebutuhan pokok ini mengakibatkan naiknya angka kemiskinan di Jakarta. Untuk tahun depan, diharapkan tidak naik lagi,” tuturnya.

 

   a.        Penyebaran penduduk

Luas Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Raya adalahi 592,3         km2. Dalam tahun 1971 penduduknya berjumlah 4.576.009            jiwa dengan kepadatan rata-rata 7.726 orang per km2, maka          DKI Jaya merupakan daerah yang terpadat di Indonesia. Ang­-         ka kenaikan penduduk rata-rata 5,8% per tahun, yaitu pertam­bahan  karena kelahiran  2,5%  dan  karena  urbanisasi 3,3%.

Pada umumnya penduduk tersebar secara merata, namun demikian Jakarta Pusat merupakan wilayah terpadat dengan angka kepadatan rata-rata 21.545 orang per km2, kemudian wilayah Jakarta Selatan 7.770 orang per km2.

Dari seluruh jumlah penduduk, 66,5% merupakan angkatan kerja, sedangkan dari seluruh angkatan kerja, hanya 42,5%         yang aktif, dimana 94,6% daripadanya telah bekerja dan sisa-              ­nya sebagai penganggur. Pola kegiatan usaha penduduk terse-       bar pada sektor pertanian 3,8%, sektor industri 9,9% dan jasa 86,3%.

  1. b.   Penyebaran kegiatan perekonomian       Kegiatan perekonomian yang ada

Kegiatan utama penduduk DKI Jakarta adalah di bidang per­dagangan besar, kecil dan jasa-jasa, kemudian kegiatan                   di bidang industri termasuk listrik, gas dan air, dan hanya sebagian kecil yang bekerja pada sektor pertanian.

Industri yang ada terutama ialah industri manufacturing          yang bergerak di bidang bahan makanan dan minuman, tekstil, percetakan dan penerbitan, kayu dan alat rumah tangga, ba­-        rang-barang dari karet, kimia, barang logam dan industri asembling.

 

Sebagian besar industri berat berlokasi di Pulogadung         industri ringan di Pluit, Ancol dan Cengkareng, industri perta-nian di Gandaria Selatan, dan jasa pergudangan di Tanjung       Priok.

Sektor pertanian terutama sektor perikanan laut/darat ter­-                 dapat di teluk Jakarta dan empang dekat pantai, peternakan           dn hortikultura di daerah pinggiran kota terutama di keca-                   ­matan Kebon Jeruk, Kebayoran Lama, Pasar Minggu, Mam-       pang Prapatan, Pasar Rebo, Kramat Jati. Sektor pertanian              ini diusahakan dengan cara lama, yang semakin lama semakin terdesak dengan perkembangan-perkembangan industri dan perumahan. Namun demikian bila diusahakan secara intensif, akan dapat memenuhi sebagian kebutuhan DKI Jakarta.

Selain kegiatan di bidang perekonomian, Jakarta merupakan pusat kegiatan pemerintah, kegiatan diplomatik dan pusat kegiatan kebudayaan.

 

Potensi daerah

Sekalipun DKI Jaya tidak memiliki potensi alam yang cukup berarti, namun sebagai pusat pemerintahan, mempunyai sarana fisik maupun administrasi yang paling baik untuk berkembang­nya sektor industri, sektor jasa dan perdagangan. Pelabuhan         laut dan udara dengan fasilitasnya yang relatif baik, fasilitas perbankan, dan lain-lain, memungkinkan aktivitas perdagangan berkembang dengan pesat di Jakarta. Dalam pada itu, tersedia­nya tenaga kerja dengan bermacam-macam keahlian dari         jumlah penduduk yang besar, merupakan potensi yang sangat menguntungkan bagi perkembangan kegiatan pembangunan.

 

2. MASALAH

Dengan pesatnya perkembangan kegiatan perekonomian ber­samaan dengan terciptanya lapangan-lapangan kerja baru, telah menarik tenaga kerja dari luar daerah, sehingga menimbulkan masalah urbanisasi.

 

Urbanisasi yang tidak terkendalikan, telah menimbulkan berbagai masalah, antara lain timbulnya ketidakseimbangan antara jumlah kesempatan kerja dan jumlah orang yang men-       cari pekerjaan, dan timbulnya ketidakseimbangan antara kebu­tuhan masyarakat dan sarana yang harus disediakan dalam berbagai bidang (administrasi, sosial, ekonomi dan fisik).

Dengan adanya ketidakseimbangan tersebut, maka timbullah bermacam-macam masalah lain seperti kekurangan ketertiban hidup, keamanan, daerah slum, tuna wisma, kejahatan, kese­hatan, pendidikan, transportasi kota dan sebagainya. Dengan demikian pertambahan penduduk yang pesat merupakan masa­-lah pokok yang sangat mempengaruhi perkembangan DKI            Jaya.

Masalah lain yang dianggap cukup panting untuk ditanggu-            ­langi penyelesaiannya ialah masalah banjir. Pada waktu musim hujan, beberapa daerah masih selalu dilanda banjir.

Dalam pada itu dengan bertambahnya kendaraan dengan      pesat, sering menimbulkan kemacetan lalu lintas. Jaringan         jalan yang ada, tidak mampu lagi menampung arus lalu lintas yang semakin lama semakin padat. Kemudian dari itu, fasilitas kota lainnya, seperti ketenagaan, pergudangan, terminal serta sarana untuk pusat pemasaran bahan makanan, sangat terba-             ­tas sekali.

3. PENGARAHAN PEMBANGUNAN SELAMA REPELI­-                     TA II.

Sektoral

Bila dilihat dari struktur angkatan kerja yang ada, maka         usaha pembangunan akan diarahkan kepada pengembangan         dan peningkatan aktivitas di sektor perdagangan dan jasa, ke­mudian sektor industri terutama industri yang menyerap          tenaga kerja, pemukiman, serta kepariwisataan. Untuk pe-                                                                      ­ngembangan usaha ini, fasilitas pelayanan masyarakat yang meliputi penyempurnaan/perluasan prasarana-prasarana eko­nomi, sosial, fisik dan administrasi akan dilanjutkan dan diting­katkan.

 

4. LANGKAH-LANGKAH KEBIJAKSANAAN

 

  1. a.         Kebijaksanaan umum

Pertambahan penduduk yang demikian cepat, mengharuskan tersedianya sarana untuk penampungan pertumbuhan pendu-               ­duk tersebut. Penyediaan lapangan kerja, merupakan sasaran utama kebijaksanaan pembangunan di DKI Jakarta Raya.

Sesuai dengan pengarahan di atas, maka untuk peningkatan usaha pembangunan tersebut perlu mendapat dukungan dari sektor-sektor lainnya. Akan diusahakan peningkatan tenaga listrik dan gas untuk kelancaran produksi, peningkatan jaringan telekomunikasi, penyediaan/perencanaan lalu lintas kota, pe­ningkatan prasarana angkutan darat, fasilitas dermaga laut, penyediaan air bersih (air minum) dan penyediaan sarana so-             ­sial lainnya, serta fasilitas kota lainnya, seperti sarana untuk pusat-pusat pemasaran bahan makanan, perdagangan, serta sarana pemukiman baru sebagai ganti perkampungan liar. Langkah ini diharapkan akan dapat menunjang pengembang­-           an daerah DKI Jakarta sebagai daerah perdagangan (niaga             dan jasa), industri dan pariwisata maupun sebagai pusat pe­merintahan.

Dalam pada itu pengendalian penduduk akan dilakukan baik melalui kebijaksanaan nasional yang mengalihkan secara ber­angsur-angsur arus migrasi ke Jakarta, ke daerah sekitarnya             dan kota lain, maupun melalui keluarga berencana dan trans­migrasi.

 

  1. b.         Program

Dalam rangka pembangunan daerah, akan dilakukan kegi-                ­atan sebagai berikut:

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I, dapat di­pergunakan untuk memelihara jalan propinsi, dan kegiatan lainnya.

 

Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, dapat dipergunakan untuk rehabilitasi jalan dan jembatan, pemba­ngunan pasar dan saluran air (riol), usaha dan kegiatan          lainnya.

Program Bantuan Desa, dapat dipergunakan untuk pemba­ngunan/rehabilitasi prasarana produksi seperti jalan dan jem­batan desa, pasar, pembangunan prasarana sosial seperti balai pengobatan dan madrasah serta kegiatan lainnya.

Program bantuan pendidikan, meliputi kegiatan pengemba-ngan pendidikan dasar dan pembangunan gedung SD beserta perlengkapannya.

Program bantuan kesehatan, meliputi kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan, antara lain dengan pembangunan PUS­KESMAS, BKIA, balai pengobatan, serta usaha pemberantas­-         an penyakit menular.

Di bidang perindustrian, akan dilakukan bimbingan dan pe­nyuluhan guna meningkatkan kemampuan dalam produksi, pembiayaan dan pemasaran. Di samping itu usaha pembangun­-     an wilayah industri akan diteruskan.

Peningkatan tenaga listrik dilakukan melalui kegiatan per­luasan PLTU Muara Karang (2X100 MW), perluasan jaringan distribusi, dan pembangunan PLTG (220 MW).

Usaha peningkatan prasarana perhubungan darat, meliputi pemeliharaan jalan/jembatan, rehabilitasi jalan/jembatan, pe­ningkatan jalan/jembatan, serta pembangunan jalan kurang lebih sepanjang 150 km.

Peningkatan fasilitas pelabuhan laut meliputi kegiatan per­luasan Tanjung Priok, penyempurnaan fasilitas keselamatan pelayaran, serta penyempurnaan/pembangunan pangkalan sa­rana bantuan navigasi laut di Tanjung Priok.

Usaha pengembangan pariwisata meliputi kegiatan pening-katan fasilitas kepariwisataan, termasuk pemugaran Sunda Kelapa dan Betawi Lama.

149

 

Dalam bidang peningkatan prasarana perhubungan udara, antara lain meliputi kegiatan-kegiatan peningkatan fasilitas         udara Halim Perdanakusumah dengan target B-747 (1974/75)      dan penyempurnaan fasilitas Dipo SAR udara di pelabuhan        udara Halim Perdanakusumah, Berta perencanaan Jakarta International Airport.

Di bidang pengaturan tata ruang meliputi antara lain pene­-        litian pengembangan regional, dan tata agraria.

Usaha pembangunan Mesjid Istiglal, dilanjutkan.

Di bidang pendidikan dan kebudayaan, akan dilakukan          usaha-usaha pengembangan pendidikan lanjutan tingkat per-             ­tama, pengembangan pendidikan lanjutan tingkat atas, pem-              ­binaan sekolah teknik menengah dan kejuruan, sekolah pendidikan guru, dan pengembangan pendidikan tinggi.

Di bidang kesehatan dan keluarga berencana usaha-usaha antara lain perbaikan rumah sakit, meningkatkan usaha penerangan dan motivasi keluarga berencana, merintis dan mengembangkan kurikulum keluarga berencana ke dalam pendidikan universitas/akademi, mendidik tenaga-tenaga ke-luarga berencana, meningkatkan pelayanan terhadap akseptor keluarga berencana, dan mengembangkan klinik keluarga berencana.

Di bidang perumahan rakyat meliputi kegiatan penyediaan tanah matang untuk membangun perumahan, perbaikan kam-              ­pung dan pembangunan rumah sederhana.

Usaha penyediaan air minum dan kesehatan lingkungan me­liputi kegiatan peningkatan kapasitas penyediaan dan perlu-               ­asan jaringan distribusi air minum, dan peningkatan assai-                       ­nering.

Usaha pengembangan siaran radio, perluasan jangkauan         siaran TVRI yang mencakup pulau Jawa, akan dilanjutkan.

Dalam pada itu, usaha-usaha pencegahan banjir akan di­tingkatkan.

 

About philosophiaofdikaiosune

Ganteng
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s