Negara Tanpa Perahu Kepentingan Orang-orang Sinting

 

Esensi negara demokrasi adalah bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, dan bukannya di tangan seorang pemimpin (monarchie) atau di tangan sekelompok orang (oligarchie).

Sedangkan pemerintah sebagai salah satu unsur negara dibentuk dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, demikianlah kata-kata dari Abraham Lincoln, Presiden AS, ke 16 dari Partai Republik dalam pidato pembukaan Makam Pahlawan di Gettysburg (1863), yang antara lain berbunyi….. and that government of the people, by the people, and for the people, shall not perish from the earth.

Di samping membentuk pemerintah (badan eksekutif), rakyat juga membentuk badan legislatif melalui Pemilu, sebagai perumus kebijaksanaan publik, terutama dalam bentuk Undang-undang, sedangkan badan eksekutif berfungsi sebagai pelaksananya. Untuk memproses pembentukan dua lembaga tersebut, rakyat mengorganisir dirinya dalam parpol.

Dari dunia ilmu politik dapat diperoleh pelbagai definisi tentang parpol; antara lain dari Robert M. Mac Iver dalam bukunya “Modern State” : “Parpol adalah suatu perkumpulan yang diorganisir untuk mendukung suatu azas atau kebijaksanaan, yang oleh perkumpulan itu diusahakan dengan sarana konstitusional agar menjadi dasar penentu bagi pemerintahan.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 2 Th 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secarasukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota,
masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Fungsi-fungsi politik yang menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh parpol ialah : a) partisipasi politik, b) sosialisasi dan pendidikan politik, c) rekrutmen politik, d) komunikasi politik, e) perumusan (artikulasi) kepentingan dan aspirasi masyarakat, f) penggabungan (aggregasi) kepentingan dan aspirasi masyarakat, g) mengatur konflik, h) merumuskan kebijaksanaan publik, dan i) sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat.

Dengan memperhatikan fungsi-fungsi tersebut, maka parpol berkedudukan sebagai salah satu pilar negara demokrasi, sehingga tanpa parpol, mekanisme demokrasi tidak akan dapat berjalan dengan efektif.

Maju-mundurnya perjalanan kehidupan negara demokrasi akan bergantung pada maju-mundurnya kehidupan parpol. Adalah tanggung-jawab setiap warga negara untuk membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan parpol ke arah kemajuan, baik kuantitatif maupun kualitatif sehingga mampu memenuhi fungsi-fungsinya secara maksimal. Kemajuan kehidupan parpol harus benar-benar diabadikan untuk kepentingan kemajuan kehidupan rakyat seluruhnya, bukannya sekadar untuk kepentingan kelompok elit anggota parpol itu sendiri.

Sumber ekonomi-finansial kehidupan parpol harus di jaga kebersihannya dari pengaruh KKN. Kemanangan dalam Pemilu hakikatnya bukanlah tujuan parpol, melainkan adalah suatu akibat dari parpol yang telah berhasil melaksanakan fungsi-fungsi politiknya dengan sukses.

Melaksanakan fungsi-fungsinya dengan berhasil itulah justru yang seyogianya menjadi tujuan perjuangan parpol. Sebaliknya, kekalahan dalam Pemilu adalah akibat karena parpol ybs belum berhasil dengan baik dalam mewujudkan fungsi-fungsinya. Khusus bagi parpol pemenang Pemilu (ruling party), dituntut untuk benar-benar mampu bersikap dan berperilaku memegang teguh nilai-nilai demokrasi, dan berusaha semaksimal mungkin melaksanakan fungsi-fungsinya dengan sukses, serta dapat menjadi panutan bagi parpol-parpol yang lain.

Adapun nilai-nilai demokrasi yang dapat dijadikan acuan antara lain dapat diambil dari Henry B Mayo (buku “Masalah Kenegaraan”, Editor Prof Miriam Budiardjo), yaitu :

a) menyelesaikan konflik secara damai dan sukarela,

b) menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah,

c) pergantian penguasa dengan teratur,

d) penggunaan paksaan sedikit mungkin,

e) keanekaragaman (pluralitas) selalu ada dalam setiap masyarakat,

f) menegakkan keadilan,

g) memajukan ilmu pengetahuan dan

h) kebebasan.

 

Repost: Negara Tanpa Partai Politik

OPINI | 01 February 2010 | 16:37 Dibaca: 161   Komentar: 3   Nihil

Ribut terus !!! di TV, radio, warung kopi, supermarket, stamplat bus, ruang tunggu, bahkan rumah sakit sekalipun, ributttt terusss!!! semua orang sudah muak dengan ocehan para politikus yang sibuk (atau disibuk-sibukkan) yang meng-atasnamakan (kata mereka sih…) konstituennya .. kalo kata saya, emang gitu? emang konstituennya kritis slalu telp si politikus itu? nanya ini kok gini atau gitu, kok ini atau itu sih? bwahhhh … sodaranya kali yang nanya, atau rekan bisnis nya yang nanya – secara (mohon maaf) para pembesar itu punya “bisnis” juga bukan?) … lalu konstituen yang mana? rakyat yang mana? coba, dimulai dengan wilayah tempat si politikus terhormat itu terpilih sebagai WAKIL RAKYAT YANG TERHORMAT … apakah suara yang “memilih” mereka itu kenal? atau peduli dengan kinerja mereka di “rumah rakyat”? saya rasa para pemilih itu hanya sekedar memilih, dan rata-rata yang dipilih adalah pertama karena wajah-wajah yang mereka kenal – mohon di catat: KENAL WAJAH, bukan kenal pribadi, dan sisanya atau alasan kedua kenapa memilih “wakil nya” tersebut karena bingung mau pilih apa dan siapa ya, jadinya? merem aja ya mereka coblos – yang penting sudah menjalankan “hak memilih” mereka sebagai warga negara yang baik (sesuai dengan arahan pemerintah toh? supaya menjalankan “hak sebagai warga negara”). Tapi apakah dengan seiring waktu berjalan para pemilih ini atau istilah kerennya para “konstituen” ini kritis dan tanya dan telephone menanyakan masalah-masalah masyarakat? atau masalah yang sedang di “ribut” kan di TV dan Radio itu? JUJUR saja? nol alias nggak ada (yah paling ada satu dua, kenalan deket, keluarga, atau rekan bisnis) … nah yang begitu katanya mereka mewakili rakyat yang memilih mereka? come onnnn …

Sejak “pecah” reformasi tahun 1998 “rumah rakyat” itu diisi oleh orang-orang atau sekelompok orang atau segerombolan orang dari sekumpulan partai politik, terus kenapa dengan partai-partai politik itu? ada yang salah (pertanyaannya kan gitu)? Tidak ada yang salah dengan partai politik-partai politik itu, (pertanyaan lanjutan) lha ya terus kok di “ngedumelin”? memang sih partai politik yang ada dan didirikan itu (sebagian besar) dengan maksud yang pasti baik (atau cenderung muluk?) dan kalau masyarakat awam / umum membaca VISI / MISI nya sih pasti tertarik, yaitu (antara lain) “mencerdaskan bangsa, ikut mensejahterakan masyarakat” … nahhhh, partai nya itu atau wadahnya itu (dengan segala perangkat aturannya) tidak ada yang salah, tapi para pengelolanya? atau orang-orang didalamnya? wallahualam bisawab … buktinya begitu kan? begitu bagaimana? ya itu, kalau sudah mencapai apa yang dikejar yaitu kekuasaan maka label tujuan untuk “mencerdaskan bangsa, serta ikut mensejahterakan masyarakat” pelan (tapi pasti) tenggelam di jok belakang mobil-mobil mewah mereka (kok mewah? kan mereka rata-rata pengusaha .. pengusaha yang ber-politik, politikus yang ber-bisnis, bisnis apa? ya mana saya tau, ada yang bawaan, tapi ada yang ujug-ujug mak crut jadi pengusaha) … tapi kalau mereka dalam posisi kalah, nah mulai deh “mengobok-obok” yang menang (lho kok ngobok-obok?), lha iya sih (kalau menurut para pengamat yang pinter pinterrr bahasanya itu bukan “ngobok-obok” tapi “penyeimbang”) .. tapi bagi saya bukan penyeimbang, kalau penyeimbang itu bentuk tegurannya adalah “hei, kok ambil jalan situ? sini lho yang bener, itu si A suruh balik sini, lewat sini yang bener” ituuuuuu namanya penyeimbang, lha kalo ini? tujuan dari yang katanya “penyeimbang” beda dengan arti penyeimbang sebenernya (ini pengertian “penyeimbang” bagi saya lho ya) kesan “partai penyeimbang” masak bahasanya (ilustrasi): “woi elu salah, kenapa ksitu? gimana sih? bego banget, udah kalo gitu elu gua rekomendasikan untuk di pecat aja, malu-maluin …” see??????

La mbah, kalo penjelasannya diatas seperti itu, apa hubungannya dengan judul yang mbah kasih diatas? hohoooo … gini lho, saya itu kok punya mimpi ya (ini bukan pikiran provokator lho ya), daripada negara kita ini di urus sama para politikus dengan segala “kehebohannya” itu, bikin kita pusing dan bikin kita selalu bertanya “de’e kuwi mwakili sopo to yo? rakyat’e? opo partai’e?” naaahhhhhh … kenapa nggak RAKYAT SAJA secara langsung (tanpa embel-embel partai A, B atau C) yang masuk dan menghuni “rumah rakyat” itu … jadi mereka atau RAKYAT yang dipilih memang bener-bener mewakili RAKYAT dan men-suarakan suara RAKYAT, kalau si wakil itu “nyeleneh” atau mulai coba-coba “mbohongi” konstituen atau rakyat yang memilih, maka rakyat yang memilih bisa langsung me-recall dia dari “rumah rakyat” (tentu saja peran media masa sangat diperlukan disini, supaya segala gerak-gerik / tindakan wakil yang dipilih langsung itu bisa terpantau) … bukan atas persetujuan fraksi atau partai mereka sebagaimana yang berlaku sekarang ini … lha ya enak toh? SIAPAPUN BOLEH mencalonkan diri tanpa SYARAT LEWAT PARTAI – syarat lain ya ada: sehat jasmani – rohani dan lain-lain contohnya (soalnya kalau nanti lewat partai pasti di “syarati” harus ini itu pula … marakke do ngutang karo tonggo teparo – tapi bagi pengusaha yang mau ber-politik sih gampang, lha tapi ini kan kebanyakan kalo sudah jadi anggota dewan baru jadi “pengusaha” wah ya repot…)  konsekuensinya adalah jika nyeleneh langsung di recall oleh konstituen dan di ganti … piye? hmmmm …

 

About philosophiaofdikaiosune

Ganteng
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s