Mandiri Hadapi Krisis Global

Krisis keuangan di Amerika Serikat (AS) dapat dikatakan menjadi isu internasional terhangat hampir tiga bulan belakangan. Apalagi peristiwa ini terjadi menjelang pemilihan presiden yang dijadwalkan akan jatuh pada 4 November 2008. Stagnasi pertumbuhan ekonomi di AS sebenarnya telah lama diprediksi, namun sedikit yang dapat menebak bahwa krisis keuangan akan parah seperti sekarang. Subprime mortgage, kehancuran Fannie Mae, Freddie Mac, dan kebangkrutan Lehman Brothers yang diikuti oleh pengucuran 700 miliar dollar bailout oleh The Fed merupakan serentetan momentum yang memancing perhatian seantero dunia. Pemerintah AS menjadi pemadam kebakaran setelah sebelumnya membiarkan api menyala liar di Wall Street dan menjalar ke sektor keuangan. Adalah wajar jikalau krisis di AS saat ini menyisakan sejumlah kekhawatiran, sikap pesimistis, bahkan ketakutan dari pemerintah dan investor di sebagian negara. Asia Tenggara, misalnya, masih trauma dengan krisis ekonomi satu decade silam, yang diawali oleh krisis keuangan. Para pelaku pasar sadar sepenuhnya bahwa krisis keuangan di satu negara, apalagi negara adidaya seperti AS dipastikan akan menjalar ke negara lainnya. Praktis bank sentral di hampir seluruh negara memilih untuk menurunkan suku bunga dan ramai-ramai memberikan pinjaman kepada bank dan industri dalam negeri. Ideologi Krisis kali ini tidak hanya menarik dari segi ekonomi praktis namun juga dari sisi ideologi. AS selama ini dikenal menganut kapitalisme dan menyebarkan ideology tersebut ke seluruh dunia dengan berbagai cara. Kapitalisme dibangun oleh lima konsep dasar, yakni perdagangan bebas, privatisasi, deregulasi, pemotongan pajak, dan pemotongan terhadap belanja sosial. Kapitalisme mengharamkan campur tangan pemerintah dalam kebijakan yang menyangkut akumulasi laba, serta meminimalkan proteksi terhadap industri local (dalam negeri). Pajak harus dibebankan sama (flat), baik untuk masyarakat kaya dan miskin. Sementara harga harus ditentukan oleh pasar, termasuk harga tenaga kerja, sehingga tidak ada tempat bagi kebijakan upah minimum. Dukungan internasional terhadap konsep perdagangan bebas diwujudkan dengan membentuk free trade area, misalnya, yang terjadi di Asia Tenggara (AFTA) dan Eropa (EFTA). Sementara itu, privatisasi membuka peluang bagi investor luar negeri untuk memiliki saham perusahaan milik negara. Pendek kata, negara yang menerapkan satu diantara konsep tersebut sebenarnya telah mendukung kapitalisme. Persoalan apakah negara itu diuntungkan atau dirugikan olehnya bergantung dari daya saing ekonomi yang dipengaruhi oleh banyak faktor internal. Siap atau tidak siap, Negara penganut “kapitalisme fanatik” atau “kapitalisme campuran” akan menerima imbas dari krisis keuangan AS. Klein (2007) mengutip pernyataan John Maynard Keynes yang menyatakan bahwa Great Depression yang terjadi 1929 silam merupakan bukti dari kegagalan laissez-faire, sekaligus menjadi sinyal kuat akan perlunya intervensi pemerintah dalam perekonomian agar distribusi kesejahteraan merata dan untuk menyusun kebijakan yang mengatur perusahaan swasta. Pemerintah Rusia dan “sekutunya” penganut sosialis dan komunis terlihat menikmati situasi saat ini dengan terus memborbardir pernyataan yang memojokkan kapitalisme ala AS. Presiden Ekuador, misalnya, menyatakan bahwa solusi krisis sistem keuangan AS tidak akan bisa selesai dengan menyuntikkan dana 700 miliar dollar kepada bank-bank yang telah bangkrut, namun yang lebih penting lagi adalah Amerika Serikat harus melakukan perubahan fundamental. Meski demikian, langkah pengamanan melalui bank sentral tetap dilakukan oleh Rusia dengan mengucurkan pinjaman 200 miliar dollar AS untuk bank, perusahaan properti, dan energi serta tambahan 37 miliar dollar AS untuk bank-bank utama. Indonesia Sejak Orde Baru negeri ini dibangun atas blue print dari para ekonom lulusan Universitas California, Barkeley, AS, yang mendapat beasiswa dari Ford Foundation pada era tahun 1950-an. Mereka memang tidak menerapkan secara total kapitalisme sebab pemerintah campur tangan dalam mengatur perekonomian terutama yang menyangkut kebutuhan pokok. Meski demikian, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang memungkinkan asing menjadi pemilik tunggal sumber daya mineral, termasuk minyak. Naomi Klein (2007) dalam bukunya yang fenomenal, The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism menggambarkan bahwa saat itu “…It (Indonesia) transformed into one of the most welcoming environments for foreign multinationals in the world”. Ia berpendapat bahwa pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto merupakan shock bagi Indonesia yang kemudian mengubah struktur politik dan ekonomi Indonesia secara fundamental. Krisis AS idealnya dapat dijadikan pelajaran bagi Indonesia. Rentannya sektor keuangan merupakan konsekuensi ketika uang lebih berfungsi sebagai alat spekulasi yang cenderung meninggalkan sektor riil. Sehingga wajar ketika sebagian masyarakat meragukan validitas pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan. Kita juga tidak boleh menutup mata bahwa krisis keuangan AS akan membuka pilihan kiblat ekonomi dunia, dan pilihan itu akan jatuh ke wilayah Asia terutama Jepang dan China. Ke mana pun ekonomi negeri ini akan dibawa, kita harus mulai berpijak pada fakta bahwa kemandirian yang didasari oleh kekuatan basis industri dalam negeri dapat menopang fundamen ekonomi dengan lebih baik.

About philosophiaofdikaiosune

Ganteng
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s